RADAR BOGOR - Munculnya kasus Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bansos pemegang KKS dengan status exclude di sistem SIKS NG menjadi perhatian masyarakat.
Dalam temuan terbaru, terdapat KPM bansos yang baru menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan sempat berhasil melakukan verifikasi.
Namun secara tiba-tiba riwayat KPM bansos pemegang KKS berubah menjadi exclude, yang berarti dinyatakan tidak lagi layak menerima bansos.
Perubahan status ini menimbulkan kebingungan di kalangan KPM. Pasalnya, proses awal yang telah dilalui berjalan normal, mulai dari pendataan, penerbitan KKS, hingga verifikasi penerima.
Dikutip postingan YouTube Sukron Channel, setelah itu, nama KPM tidak lagi tercantum sebagai penerima bantuan sosial aktif di sistem.
Status exclude dalam sistem SNG menunjukkan bahwa seorang KPM dinilai tidak memenuhi kriteria penerima bansos berdasarkan hasil pemutakhiran data.
Ketika status ini muncul, maka bantuan sosial seperti PKH, BPNT, maupun bantuan lainnya berpotensi tidak lagi disalurkan kepada yang bersangkutan.
Salah satu dugaan penyebab munculnya status exclude adalah kondisi rumah KPM yang terlihat besar atau bagus berdasarkan dokumentasi foto.
Dalam proses verifikasi dan pemadanan data, tampilan fisik rumah sering dijadikan salah satu indikator kelayakan ekonomi. Jika rumah dinilai tidak mencerminkan kondisi keluarga miskin atau rentan, sistem dapat menandai KPM sebagai tidak layak.
Selain faktor kondisi rumah, usia KPM yang masih produktif juga diduga menjadi penyebab perubahan status tersebut.
KPM yang berada pada usia kerja kerap dianggap masih mampu untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri.
Penilaian ini dapat mempengaruhi hasil akhir dalam sistem penentuan kelayakan bansos.Kasus KPM exclude ini umumnya terjadi setelah adanya pembaruan data di sistem.
Pemerintah secara berkala melakukan pemutakhiran data untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran.
Proses ini melibatkan berbagai indikator, termasuk kondisi tempat tinggal, usia, serta potensi ekonomi keluarga penerima.
Meski demikian, perubahan status menjadi exclude sering kali mengejutkan KPM, terutama mereka yang sebelumnya telah menerima bantuan atau baru saja mendapatkan KKS.
Tidak sedikit KPM yang merasa kondisi ekonominya masih membutuhkan dukungan bansos, meskipun dinilai berbeda oleh sistem.
Pemerintah mengingatkan bahwa status penerima bansos dapat berubah sewaktu-waktu sesuai hasil evaluasi dan pembaruan data.
Oleh karena itu, KPM diimbau untuk memahami bahwa kepesertaan bansos tidak bersifat permanen dan sangat bergantung pada kondisi terbaru yang tercatat dalam sistem.
Dengan munculnya kasus status exclude ini, KPM diharapkan lebih waspada dan rutin memantau riwayat bansosnya.
Transparansi dan akurasi data menjadi kunci utama agar bantuan sosial benar-benar diterima oleh keluarga yang paling membutuhkan.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga