RADAR BOGOR – Menjelang batas akhir tahun anggaran 2025, Kementerian Sosial (Kemensos) mengeluarkan surat resmi yang sangat penting terkait percepatan penyaluran Bantuan Sosial Sembako (BPNT) dan bansos tambahan lainnya.
Kemensos secara spesifik menugaskan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Direktorat Jaminan Sosial untuk memastikan seluruh dana bansos tersalurkan tepat waktu.
1. Surat Penugasan Khusus Kemensos
Dikutip dari YouTube Info Bansos, surat berjudul “Penugasan ASN PPPK Direktorat Jaminan Sosial pada Kegiatan Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial Program Sembako Tahun 2025” merupakan langkah krusial pemerintah untuk mengatasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum melakukan transaksi.
Peran ASN/PPPK: Ditugaskan untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, verifikasi data penerima, serta memantau proses penarikan dana melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Fokus Percepatan: Memastikan KPM yang tercantum dalam lampiran BNBA (by name by address) dan belum bertransaksi pada tahap 2, 3, dan 4, termasuk Stimulus Tambahan serta BLT Kesra, segera mencairkan dana.
Pemerintah mengimbau KPM yang belum menarik dana agar segera bertransaksi sebelum batas waktu yang ditetapkan, yakni Minggu, 21 Desember 2025.
Ketentuan ini berlaku secara nasional melalui jaringan Bank Himbara, yaitu BRI, BNI, BSI, dan Mandiri.
Rekening KPM berisiko diblokir apabila tidak terdapat transaksi selama tiga bulan, atau dana dapat dikembalikan ke kas negara jika melewati batas waktu penyaluran yang telah ditentukan.
2. Progres Pencairan dan Nominal Bantuan
Penyaluran bansos pada pekan ini dilaporkan semakin masif. Banyak KPM menerima dana secara multitahap sekaligus, sehingga nominal yang diterima menjadi bervariasi.
• BPNT Tahap 4
Nominal: Rp600.000 (alokasi tiga bulan) mulai cair secara merata di seluruh Bank Himbara.
Multitahap: Banyak KPM yang KKS-nya baru diaktifkan atau sempat tertunda pada tahap sebelumnya kini mencairkan bantuan sekaligus, seperti tahap 2, 3, dan 4.
Contoh laporan KPM BRI: Saldo masuk sebesar Rp1.475.000, gabungan BPNT Rp600.000, PKH SMP Rp375.000, dan PKH SMA Rp500.000.
• Bansos Tambahan (BLT Kesra dan Stimulus)
BLT Kesra: Disalurkan untuk satu periode, yakni Oktober, November, dan Desember 2025, dengan total Rp900.000 per KPM guna menjaga daya beli masyarakat.
Stimulus/Penebalan Sembako: Terdapat tambahan stimulus sebesar Rp400.000 yang dicairkan secara bersamaan.
Banyak KPM melaporkan penerimaan BLT Kesra Rp900.000 dan BPNT Rp600.000 dalam waktu berdekatan, yang menunjukkan efektivitas percepatan penyaluran sebagaimana didorong melalui surat penugasan Kemensos.
3. Tantangan dan Perbaikan Tata Kelola
Meskipun penyaluran bansos dipercepat, pemerintah tetap menghadapi tantangan serius terkait tata kelola dan akurasi data.
Akurasi Penerima: Pemerintah masih menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kemensos dalam menentukan penerima berdasarkan desil prioritas kemiskinan.
Kritik: Sejumlah tokoh publik menyoroti adanya potensi inefisiensi dan penyimpangan dalam penyaluran bansos secara nasional.
Baca Juga: Cara Terbaru Cek Bansos Desember 2025, Cukup Menggunakan HP dan KTP Milik Penerima Manfaat
Hal tersebut menegaskan pentingnya keterlibatan KPM dan masyarakat umum untuk turut memantau serta melaporkan apabila ditemukan indikasi penyimpangan.
KPM bansos diimbau segera mengecek saldo KKS melalui BRI, BNI, Mandiri, atau BSI.
Percepatan penyaluran ini menjadi momentum penting untuk memastikan hak KPM atas bansos tahun 2025 tidak hangus.***
Editor : Eli Kustiyawati