RADAR BOGOR - Minggu ini, proses penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) KPM mengalami percepatan signifikan.
Instruksi terbaru menetapkan batas waktu tegas bagi KPM bansos, yang saldo KKS sudah terisi untuk segera melakukan penarikan tunai.
Dikutip dari YouTube Sukron Channel, pemerintah mendesak KPM untuk segera menarik tunai saldo bansos yang sudah masuk ke KKS paling lambat 21 Desember 2025.
Percepatan ini bertujuan memastikan semua dana bansos tahun 2025 tersalurkan dan tidak kembali ke Kas Negara.
1. Bansos yang Wajib Dicairkan Segera
Instruksi batas waktu 21 Desember 2025 ini secara spesifik ditujukan untuk dana yang sudah masuk di KKS, mencakup:
• Bantuan Sembako (BPNT): Tahap 2, Tahap 3, dan Tahap 4 (Alokasi Oktober-Desember 2025).
• Penebalan/Stimulus: Alokasi Juni-Juli.
• BLT Kesra: Bantuan tambahan senilai Rp900.000.
2. Risiko Jika Terlambat
Bagi KPM yang saldonya sudah masuk ke KKS namun melewati tanggal 21 Desember 2025, khususnya untuk jenis Bansos di atas, terdapat risiko besar:
Saldo Bansos dikhawatirkan akan ditarik kembali dan dikembalikan ke Kas Negara, terutama jika melewati batas akhir bulan Desember.
Hingga saat ini (19 Desember 2025), laporan pencairan terus masuk dengan nominal yang bervariasi, termasuk dana yang dirapel (multi-tahap) dan bantuan tambahan.
Nominal yang dilaporkan cair berkisar antara Rp400.000, Rp750.000, Rp900.000, hingga lebih dari Rp1 juta.
KPM yang status namanya di aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation), sudah menunjukkan keterangan SPM (Surat Perintah Membayar) atau SI (Standing Instruction) memiliki harapan besar bantuannya akan segera cair.
Di tengah percepatan ini, KPM baru yang sudah memegang KKS dan buku tabungan ternyata banyak yang menghadapi masalah serius terkait status kepesertaan.
Banyak KPM yang sudah menerima KKS Merah Putih baru, tetapi status di SIKS-NG tiba-tiba menunjukkan keterangan "KKS Tidak Distribusi" dengan status "Exclude".
Status "Exclude" berarti bantuan tidak jadi cair (gagal cair).
Dugaan sementara penyebab masalah ini, adalah Kartu KKS belum diaktivasi oleh petugas bank karena melewati waktu cut off atau masalah teknis di perbankan.
Masalah ini murni merupakan kewenangan dan tanggung jawab pihak bank penyalur (Himbara) di tingkat pusat, bukan pendamping PKH atau operator desa/kelurahan.
Pendamping dan operator desa/kelurahan hanya dapat membantu mengecek status dan melaporkan temuan masalah ini ke pihak terkait.
Diharapkan pihak bank segera melakukan rekonsiliasi dan perbaikan sistem. Jika status KPM berubah menjadi SI (masih aktif), maka harapan pencairan masih ada.
KPM bansos yang statusnya belum berubah disarankan untuk bersabar dan terus memantau status melalui pendamping, karena proses perbaikan di tingkat pusat memerlukan waktu.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga