RADAR BOGOR - Memasuki pertengahan hingga akhir Desember 2025, kabar mengenai masuknya saldo bantuan sosial (bansos) kembali menjadi perhatian banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pemegang KKS.
Pergerakan saldo bansos yang tidak serentak, munculnya bantuan tambahan, hingga persoalan KPM KKS baru yang masih bernilai nol membuat banyak penerima perlu memahami situasi secara utuh agar tidak salah langkah.
Informasi terbaru menunjukkan bahwa pencairan bansos ke KPM pemegang KKS masih berlangsung bertahap, sekaligus diiringi penjelasan penting terkait kendala administrasi yang dialami sebagian KPM.
1. Update pencairan saldo bansos di tiga bank penyalur
Saldo bantuan sosial terpantau kembali terisi pada Kartu Keluarga Sejahtera yang diterbitkan oleh Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BSI.
Dilansir dari kanal Sukron Channel, bantuan yang masuk mencakup berbagai jenis dan tahap, mulai dari bantuan reguler seperti PKH dan BPNT/Sembako untuk Tahap 2, Tahap 3, hingga Tahap 4, serta bantuan tambahan berupa BLT El Nino atau dana penebalan.
Pencairan ini banyak dialami oleh pemegang KKS baru, dengan pola masuk saldo yang tidak sekaligus.
Dalam praktiknya, sebagian KPM menerima Tahap 2 lebih dulu, kemudian disusul Tahap 3 atau Tahap 4 di hari yang berbeda, sehingga pengecekan saldo perlu dilakukan lebih dari satu kali.
2. Kendala KKS baru dengan saldo nol dan penjelasannya
Di lapangan, tidak sedikit KPM yang sudah menerima fisik kartu KKS baru, namun saat dicek saldo masih menunjukkan Rp0.
Kondisi ini umumnya disebabkan oleh status data di sistem yang masih terbaca sebagai “Exclude KKS Tidak Distribusi”.
Artinya, kartu secara fisik sudah diterima, tetapi proses aktivasi atau pelaporan distribusi dari pihak bank belum sepenuhnya terekam di sistem pusat. Akibatnya, saldo bantuan belum bisa masuk.
Saat ini, pendamping sosial sedang melakukan pelaporan berjenjang agar data tersebut direkonsiliasi dan status KKS dapat diaktifkan.
Selama status masih exclude, KPM disarankan tidak terlalu sering mengecek ke ATM karena saldo memang belum memungkinkan untuk masuk sebelum perbaikan data selesai.
3. Penjelasan bagi KPM yang gagal burekol atau belum mendapatkan KKS
Ada pula KPM yang seharusnya masuk kategori layak, khususnya dari desil rendah, namun belum berhasil mendapatkan KKS akibat gagal proses buka rekening kolektif.
Penyebab paling sering berasal dari ketidaksesuaian data kependudukan, seperti status anak dalam Kartu Keluarga yang belum diperbarui, perubahan status sekolah, hingga kondisi sudah menikah tetapi masih tercatat dalam satu KK.
Meski demikian, masih ada harapan bagi KPM dalam kondisi ini, karena bantuan mitigasi seperti BLT El Nino masih berpeluang disalurkan melalui PT Pos Indonesia pada bulan Desember.
Selain itu, setelah data kependudukan diperbaiki dan dimutakhirkan, peluang untuk memperoleh KKS pada periode berikutnya tetap terbuka.
4. Imbauan penting terkait pengecekan dan batas waktu pencairan
Karena pencairan berlangsung bertahap dan tidak serentak, KPM dianjurkan melakukan pengecekan saldo secara berkala meskipun sebelumnya sudah sempat menerima bantuan.
Ada kemungkinan bantuan susulan masuk di waktu berbeda. Jika saldo sudah terisi, dana tersebut sebaiknya segera ditransaksikan sesuai kebutuhan agar tidak melewati batas waktu pencairan.
Untuk sebagian bantuan, batas penarikan disebutkan hingga 21 Desember 2025, sementara khusus PKH masih dapat dicairkan maksimal sampai 30 Desember 2025.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga