RADAR BOGOR – Banyak masyarakat mengeluhkan bantuan sosial (bansos) yang tak kunjung cair, meskipun merasa kondisi ekonomi masih memprihatinkan.
Fenomena ini semakin ramai diperbincangkan seiring penerapan sistem desil oleh pemerintah yang kini menjadi penentu utama kelayakan penerima bansos.
Tak sedikit warga yang terkejut ketika mendapati statusnya berada di Desil 6 hingga 10, padahal merasa masih layak menerima bantuan.
Pemerintah saat ini menggunakan sistem desil untuk memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara nasional.
Dalam sistem ini, penduduk dibagi ke dalam sepuluh kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan.
Dilandasi informasi dari kanal YouTube Pendamping Sosial, Desil 1 hingga 5 dikategorikan sebagai kelompok prioritas penerima bansos.
Sementara itu, Desil 6 sampai 10 dianggap sudah berada di atas ambang kelayakan bantuan.
Menariknya, status desil bukanlah angka yang bersifat permanen.
Data ini dapat berubah mengikuti kondisi sosial ekonomi terkini seseorang.
Namun, perubahan tersebut tidak terjadi secara instan.
Proses pembaruan data membutuhkan waktu dan melalui serangkaian tahapan verifikasi yang ketat.
Bagi masyarakat yang merasa masih layak menerima bansos, tetapi terdata di Desil 6 hingga 10, pemerintah menyediakan mekanisme pengajuan pembaruan data.
Pengajuan dapat dilakukan melalui petugas setempat maupun aplikasi resmi pengecekan bansos.
Namun, penting dipahami bahwa pengajuan ini tidak secara otomatis membuat bansos langsung cair.
Setelah permohonan diajukan, akan dilakukan survei ulang untuk menilai kondisi ekonomi secara objektif.
Hasil survei inilah yang menjadi penentu utama apakah status desil seseorang dapat diturunkan atau tetap.
Dalam praktiknya, banyak kasus menunjukkan bahwa meskipun sudah mengajukan pembaruan data, status desil tetap tinggi.
Salah satu penyebab utamanya adalah sistem data yang kini telah terintegrasi secara nasional dan berbasis NIK.
Melalui sinkronisasi data antara Dukcapil dan berbagai lembaga lainnya, kepemilikan aset seperti kendaraan bermotor, tanah, rumah, hingga riwayat penghasilan dapat terbaca secara otomatis.
Pembelian kendaraan atau pendaftaran sertifikat tanah yang menggunakan KTP akan langsung terhubung dengan sistem nasional.
Akibatnya, klaim tidak memiliki aset menjadi sulit diverifikasi jika tidak sesuai dengan data digital.
Selain kepemilikan aset, penghasilan tetap juga menjadi faktor krusial.
Individu yang memiliki pekerjaan dengan pendapatan stabil setiap bulan cenderung dipertahankan pada desil tinggi.
Usia produktif, khususnya rentang 18 hingga 40 tahun, juga menjadi pertimbangan penting karena dianggap masih memiliki kemampuan untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan ekonomi secara mandiri.
Faktor lain yang sering luput dari perhatian adalah ketiadaan anggota keluarga rentan.
Keluarga tanpa lansia, penyandang disabilitas, atau ibu hamil umumnya dinilai memiliki tingkat kerentanan yang lebih rendah.
Pola konsumsi dan pengeluaran yang tergolong tinggi juga berpengaruh terhadap penilaian tingkat kesejahteraan.
Pemerintah menegaskan bahwa kejujuran dalam proses survei sangat menentukan.
Ketidaksesuaian antara pengakuan di lapangan dan data nasional dapat berujung pada penolakan permanen oleh sistem.
Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk memahami mekanisme desil secara menyeluruh agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait hak penerimaan bantuan sosial.***
Editor : Eli Kustiyawati