RADAR BOGOR – Transformasi digital dalam sistem bantuan sosial atau disingkat bansos membawa dampak besar bagi akurasi penyaluran, namun di sisi lain memunculkan kebingungan di tengah masyarakat.
Salah satu keluhan yang paling sering muncul adalah status desil yang tak kunjung turun meskipun warga telah mengajukan pembaruan data dan merasa kondisi ekonominya menurun.
Sistem desil yang digunakan pemerintah bertujuan memastikan bansos tepat sasaran.
Dalam kerangka ini, hanya warga yang berada di Desil 1 hingga Desil 5 yang berhak menerima berbagai jenis bantuan sosial.
Kelompok desil 6 ke atas dikategorikan sebagai masyarakat yang relatif mampu dan tidak lagi menjadi prioritas.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak warga desil 6 hingga desil 10 yang masih mengalami kesulitan ekonomi.
Pemerintah pun membuka ruang koreksi melalui mekanisme permohonan pembaruan data.
Proses ini memungkinkan warga untuk disurvei ulang guna menilai apakah terjadi penurunan kondisi sosial ekonomi.
Sayangnya, ekspektasi masyarakat sering kali tidak sejalan dengan kenyataan.
Banyak yang berharap bansos langsung cair setelah pengajuan, padahal proses penurunan desil memerlukan waktu yang panjang.
Dalam kondisi ideal, perubahan status baru bisa terjadi setelah satu tahap penyaluran, atau sekitar tiga bulan.
Bahkan, tidak sedikit kasus yang membutuhkan waktu bertahun-tahun hingga status desil benar-benar berubah.
Salah satu penyebab utama sulitnya penurunan desil adalah integrasi data nasional yang semakin ketat, sebagaimana dilansir dari kanal YouTube Pendamping Sosial.
Dengan hanya menggunakan NIK, sistem dapat mendeteksi kepemilikan kendaraan, aset properti, hingga penghasilan.
Data ini bersumber dari berbagai lembaga dan diperbarui secara berkala, sehingga peluang manipulasi data menjadi sangat kecil.
Selain aspek aset dan penghasilan, usia juga memainkan peran penting. Individu yang masih berada dalam kategori usia produktif dinilai memiliki potensi ekonomi yang lebih besar.
Tanpa adanya anggota keluarga rentan seperti lansia atau penyandang disabilitas, tingkat kebutuhan bantuan dinilai lebih rendah dibandingkan keluarga dengan beban tanggungan tinggi.
Pola pengeluaran juga menjadi indikator penting dalam survei.
Konsumsi yang tergolong tinggi, gaya hidup konsumtif, serta pembelian barang nonprimer dapat memengaruhi penilaian kesejahteraan.
Hal ini menunjukkan bahwa bansos tidak hanya ditentukan oleh pendapatan, tetapi juga oleh perilaku ekonomi sehari-hari.
Dalam kebijakan terbaru, pemerintah memprioritaskan keluarga di Desil 1 hingga desil 3 sebagai penerima utama bantuan sosial.
Desil 4 masih memiliki peluang untuk menerima beberapa program, sementara desil 5 umumnya hanya berhak atas bantuan sembako BPNT.
Di luar itu, peluang menerima bansos semakin terbatas.
Melalui sistem yang semakin transparan dan berbasis data, pemerintah berharap penyaluran bantuan dapat lebih adil dan tepat sasaran.
Namun, masyarakat juga dituntut untuk memahami bahwa bansos bukanlah hak mutlak, melainkan bantuan berbasis kondisi objektif yang dinilai secara menyeluruh.
Edukasi publik menjadi kunci agar kebijakan ini dapat dipahami dan diterima dengan lebih baik.***
Editor : Eli Kustiyawati