RADAR BOGOR - Banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bansos dibuat terkejut setelah mendapati saldo bantuan sosial (Bansos) di Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) mereka bertambah signifikan.
Awalnya, KPM memperkirakan hanya menerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Tahap 4 senilai Rp600 ribu, namun ternyata bantuan yang cair mencapai jutaan rupiah.
Besarnya dana tersebut berasal dari pencairan multibansos, yakni BPNT Tahap 4 yang cair bersamaan dengan Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah tervalidasi.
Nominal bantuan PKH yang diterima KPM berbeda-beda, bergantung pada komponen yang tercatat dalam keluarga penerima.
Besaran PKH per tahap meliputi komponen kesehatan untuk ibu hamil dan anak usia dini 0–6 tahun sebesar Rp750 ribu, komponen kesejahteraan untuk lansia dan penyandang disabilitas Rp600 ribu, serta komponen pendidikan dengan rincian murid SD Rp225 ribu, murid SMP Rp375 ribu, dan murid SMA Rp500 ribu.
Salah satu KPM di Bogor mengaku tidak menyangka menerima total bantuan hingga Rp2,175 juta.
Baca Juga: Bansos Gagal Cair karena Desil Tinggi, Cek Penyebab dan Ketentuan Terbarunya
Dana tersebut merupakan gabungan dari BPNT Tahap 4 Rp600 ribu, PKH anak usia dini Rp750 ribu, PKH murid SD Rp225 ribu, serta PKH lansia Rp600 ribu.
Kejadian serupa juga dialami KPM di Semarang.
Penerima tersebut memperoleh bantuan sebesar Rp1,35 juta yang berasal dari BPNT Tahap 4 Rp600 ribu dan PKH ibu hamil Rp750 ribu.
Selain itu, terdapat KPM lain yang menerima total bansos Rp1,475 juta, hasil akumulasi BPNT Tahap 4 Rp600 ribu, PKH murid SMP Rp375 ribu, dan PKH murid SMA Rp500 ribu.
Masifnya pencairan multibansos ini tidak terlepas dari proses validasi ulang data penerima melalui Data Tunggal Sistem Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dilakukan oleh Kementerian Sosial.
Integrasi data lintas program dinilai membuat penyaluran bansos semakin tepat sasaran.
Berdasarkan surat Direktorat Jenderal Kementerian Sosial terkait penugasan ASN PPPK Direktorat Jaminan Sosial dalam percepatan penyaluran Bantuan Sosial Program Sembako Tahun 2025, seluruh SDM PKH diminta menginformasikan kepada KPM di wilayah dampingannya untuk segera melakukan transaksi paling lambat 21 Desember 2025.
Lampiran surat tersebut memuat daftar KPM yang belum bertransaksi untuk berbagai bantuan, antara lain Program Sembako Triwulan 2, 3, dan 4, Stimulus Ekonomi Juni dan Juli 2025, serta BLTS Kesra.
Dengan adanya kebijakan ini, KPM penerima BPNT yang juga memiliki komponen PKH secara otomatis menerima kedua jenis bantuan.
Bahkan, pemilik KKS lama yang sebelumnya digunakan saat bantuan pandemi COVID-19 kini tercatat sebagai penerima BPNT tetap dan BLTS Kesra.
Penyaluran bansos juga banyak terjadi melalui KKS baru hasil peralihan dari PT Pos Indonesia ke bank-bank Himbara seperti Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BSI.
Peralihan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya efisiensi penyaluran bantuan.
Kementerian Sosial menegaskan bahwa peluang bansos cair semakin besar apabila data kependudukan seperti NIK, Kartu Keluarga, dan alamat tercatat akurat di DTSEN.
Baca Juga: Hadapi Timbulan 2.880 Ton Sampah per Hari, PSEL TPA Galuga Segera Dibangun di Lahan 5 Hektare
Validasi ini bertujuan memastikan bansos tepat sasaran sekaligus mencegah duplikasi penerima.
Puncak pencairan multibansos terjadi pada 19 Desember 2025, khususnya di Pulau Jawa.
Di Jawa Barat, wilayah seperti Bandung Raya, Bekasi, Bogor, Cianjur, Cirebon, Depok, Garut, Indramayu, Purwakarta, Sukabumi, dan Tasikmalaya mencatat progres penyaluran di atas 90 persen.
Baca Juga: Target Rampung Akhir Desember 2025, Perbaikan Jalan Provinsi di Parung Panjang Bogor Capai 94 Persen
Di Jawa Tengah, daerah Boyolali, Cilacap, Jepara, Kudus, Magelang, Purwokerto, Semarang, dan Tegal melaporkan pencairan BPNT Tahap 4 dan PKH murid sekolah secara bersamaan melalui KKS Bank Mandiri.
Sementara itu, Jawa Timur seperti Banyuwangi, Jember, Kediri, Malang, Probolinggo, Sidoarjo, dan Surabaya juga mengalami pencairan BPNT Tahap 4 secara masif, dengan banyak KPM menerima tambahan PKH komponen lansia dan anak usia dini.
Penyaluran BPNT Tahap 4 di wilayah Sumatera mulai meningkat di sejumlah kota besar seperti Banda Aceh, Lampung, Medan, Padang, dan Pekanbaru.
Di Sulawesi, wilayah Gorontalo, Makassar, dan Manado mencatat progres penyaluran sekitar 80 hingga 90 persen.
Daerah lain seperti Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Denpasar, dan Mataram juga terus melakukan penyaluran BPNT Tahap 4.
Untuk wilayah Maluku dan Papua, pencairan dilakukan secara bertahap meski terkendala faktor logistik.
Secara nasional, progres penyaluran BPNT Tahap 4 telah mencapai sekitar 90–95 persen dan Bansos ditargetkan rampung sebelum 20 Desember 2025 dengan sasaran sebanyak 18,3 juta KPM. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim