RADAR BOGOR - Sejumlah penerima bansos terus melakukan pengecekan saldo Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) karena adanya laporan dana masuk di sejumlah bank penyalur.
Meski demikian, pemerintah menyalurkan bantuan secara bertahap, sehingga waktu pencairan antara satu wilayah dengan wilayah lain bisa berbeda.
Kondisi ini menuntut KPM untuk memahami alur penyaluran agar tidak salah menafsirkan keterlambatan sebagai penghentian bantuan.
Dilansir dari kanal Cek Bansos, penyaluran PKH dan BPNT Tahap 4 masih berlangsung melalui bank penyalur resmi seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BSI.
Bantuan disalurkan baik kepada pemegang KKS lama maupun KKS yang baru diterbitkan. Karena sistem pencairan dilakukan secara bertahap dan menyesuaikan kesiapan data masing-masing bank, pencairan tidak terjadi secara bersamaan di seluruh Indonesia.
Laporan Pencairan BPNT Rp600 Ribu di Sejumlah Daerah
Beberapa KPM melaporkan bahwa saldo BPNT Tahap 4 sebesar Rp600.000 telah masuk ke rekening mereka.
Di antaranya berasal dari wilayah Kupang, Nusa Tenggara Timur, melalui Bank BRI untuk pemegang KKS lama.
Selain itu, penerima dengan KKS terbitan 2021 yang terdaftar di Bank BNI juga melaporkan dana sudah masuk. Di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta, saldo yang sama tercatat masuk pada pagi hari melalui rekening BRI.
Pembaruan data di sistem SIKS-NG menunjukkan bahwa untuk BPNT Tahap 4, khususnya di Bank BRI, banyak status yang telah berubah menjadi “SI” atau Standing Instruction.
Status ini menandakan bahwa proses pemindahbukuan dana ke rekening penerima sedang berlangsung. Biasanya, perubahan status ini menjadi tanda bahwa pencairan akan segera terealisasi dalam waktu dekat.
Alasan Bantuan Belum Masuk ke Rekening KPM
Bagi KPM yang dananya belum cair, hal tersebut tidak selalu berarti bantuan dihentikan. Selama di SIKS-NG masih tercantum status aktif seperti “Berhasil Cek Rekening” atau “SI” dan tidak muncul keterangan “Exclude”, maka bantuan masih dalam proses penyaluran.
Perbedaan waktu pencairan umumnya dipengaruhi oleh antrean sistem dan tahapan administrasi di bank penyalur.
Bantuan dinyatakan tidak dapat dicairkan apabila di SIKS-NG muncul keterangan “Exclude”. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan kondisi ini antara lain perubahan tingkat kesejahteraan keluarga, tidak adanya komponen PKH dalam rumah tangga, adanya anggota keluarga yang berstatus ASN atau PPPK, serta terdeteksinya penghasilan di atas UMR. Faktor-faktor tersebut menjadi dasar evaluasi ulang kelayakan penerima bantuan sosial.
KPM yang belum menerima bantuan disarankan untuk melakukan pengecekan status kepesertaan secara langsung melalui pendamping PKH, perangkat kelurahan, atau Dinas Sosial setempat.
Dengan memastikan status terbaru di SIKS-NG, KPM dapat mengetahui apakah bantuan masih dalam proses atau terdapat kendala administrasi yang perlu segera ditindaklanjuti.
Editor : Eka Rahmawati