RADAR BOGOR - Hingga 23 Desember 2025, penyaluran bantuan sosial (Bansos) PKH BPNT tahap 4 masih terus berlangsung dan menjadi perhatian utama Keluarga Penerima Manfaat, terutama mereka yang masih menggunakan Kartu KKS lama dari berbagai bank penyalur.
Dengan sisa waktu yang semakin terbatas menuju batas akhir penyaluran banso PKH BPNT pada 31 Desember 2025, perkembangan terbaru mengenai status pencairan, validasi data, serta laporan daerah yang sudah menerima, menjadi informasi penting yang perlu dipahami.
Dilansir dari kanal Cek Bansos, menjelang penutupan tahun anggaran, penyaluran BPNT dan PKH tahap keempat hanya menyisakan waktu sekitar delapan hari sebelum memasuki tanggal 31 Desember 2025.
Dalam periode ini, masih terdapat cukup banyak Keluarga Penerima Manfaat yang belum menerima pencairan, khususnya pemegang Kartu KKS lama dari bank penyalur seperti BSI, Mandiri, BRI, dan BNI.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan penerima, meskipun secara nasional proses penyaluran tetap berjalan bertahap dan menyesuaikan kesiapan data di masing-masing wilayah.
1. Pembaruan status KKS lama pada sistem penyaluran
Hasil pemantauan terbaru menunjukkan adanya perkembangan positif pada status pencairan bagi pemegang KKS lama di berbagai bank.
Pada bank BRI, status kepesertaan KPM terpantau telah masuk dalam kategori SI atau Standing Instruction, yang menandakan proses pencairan sudah masuk tahap siap salur.
Hal serupa juga terlihat pada bank BNI, di mana KKS lama sebagian besar telah berstatus SI, meskipun untuk KKS baru statusnya masih bervariasi, mulai dari tahap cek rekening, penerbitan SPM, hingga SI.
Sementara itu, pada bank Mandiri, KKS lama juga mulai menunjukkan status SI sejak pembaruan data terbaru, menandakan bahwa proses pencairan semakin meluas dan tidak terpusat pada satu bank saja.
2. Solusi bagi KPM yang belum menerima bantuan hingga akhir tahun
Bagi Keluarga Penerima Manfaat yang hingga mendekati 31 Desember 2025 masih belum menerima bantuan, tidak disarankan untuk langsung panik.
Selama status kepesertaan masih aktif dan tidak dinyatakan keluar dari daftar penerima, hak bantuan tetap tercatat dan berpotensi disalurkan menyusul pada awal tahun 2026. Hal terpenting yang perlu diperhatikan adalah memastikan status tidak berubah menjadi exclude.
Beberapa penyebab status exclude antara lain pindah domisili tanpa pembaruan data, data kependudukan yang tidak sinkron, atau kondisi tertentu seperti meninggal dunia.
Untuk menghindari hal tersebut, KPM disarankan melakukan pengecekan status aktif melalui operator SIKS-NG di kelurahan atau desa setempat, maupun dengan pendamping PKH yang menangani wilayah masing-masing.
3. Daerah-daerah yang telah mulai menerima pencairan BPNT tahap 4
Per 23 Desember 2025, laporan pencairan BPNT tahap keempat mulai berdatangan dari berbagai daerah di Indonesia, terutama untuk pemegang KKS lama.
Di Jawa Timur, pencairan dilaporkan terjadi di Tulung Agung untuk KKS tahun 2021 melalui Bank BNI, serta di Tuban untuk KKS tahun 2022.
Wilayah Sulawesi juga menunjukkan progres, seperti di Gowa yang mencakup KKS tahun 2021 dan 2022 melalui Bank BNI, serta Takalar untuk KKS tahun 2017 yang disalurkan oleh Bank Mandiri.
Di wilayah DKI Jakarta, pencairan terpantau di Jakarta Utara untuk KKS tahun 2017 dan Jakarta Selatan untuk KKS tahun 2021, sementara wilayah Tangerang dan Kreo Larangan juga melaporkan pencairan untuk KKS tahun 2017 dan 2021.
Selain itu, wilayah Nusa Tenggara Timur mencatat pencairan bagi pemegang KKS tahun 2017 melalui Bank BRI, dan Pekalongan, Jawa Tengah, untuk KKS tahun 2018 melalui Bank BNI.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga