RADAR BOGOR - Sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merasa heran karena namanya masih tercatat, tetapi dana bansos tak kunjung diterima.
Setelah ditelusuri, akar persoalan ini kabarnya berkaitan erat dengan penerapan sistem desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Dilansir dari kanal YouTube Pendamping Sosial, saat ini hanya diprioritaskan bantuan sosial (bansos) bagi warga yang masuk dalam desil 1 hingga desil 4.
Mereka dinilai sebagai kelompok paling rentan secara ekonomi, sedangkan masyarakat di desil 5 hanya mendapatkan bantuan terbatas, dan desil 6 hingga 10 dianggap telah mampu memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri.
Baca Juga: Bank Penyalur Ini Dominasi Pencairan Bansos BPNT Tahap 4, Saldo Masuk Rp600 Ribu hingga Rp1,2 Juta Jelang Akhir Desember 2025
Kondisi ini membuat banyak KPM yang sebelumnya menerima bantuan kini terhenti.
Namun, pemerintah tetap memberikan kesempatan bagi warga yang merasa status desilnya tidak mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya.
Pengajuan Penurunan Desil Tidak Otomatis Disetujui
Masyarakat perlu memahami bahwa pengajuan penurunan desil bukan sekadar permohonan administratif.
Setiap usulan akan melalui proses panjang yang melibatkan verifikasi, survei lapangan, hingga sinkronisasi data nasional.
Bahkan bagi KPM yang berada di desil 5 dan masih menerima BPNT atau BLT, pengajuan penurunan desil tetap dimungkinkan jika kondisi sosial ekonominya memang menurun.
Namun, hasil akhir tetap bergantung pada temuan lapangan. Dalam jalur formal, proses dimulai dari RT dan RW, lalu berlanjut ke desa atau kelurahan melalui musyawarah.
Baca Juga: Bansos PKH dan BPNT Desember 2025 Terus Disalurkan, KKS Lama sampai 2021 hingga KKS Baru Masih Terpantau Terisi Saldo
Setelah itu, petugas pendamping akan melakukan survei langsung ke rumah warga untuk menilai kondisi tempat tinggal, penghasilan, hingga aset yang dimiliki.
Jika hasil survei dinilai layak, data akan ditetapkan dan masuk ke DTSEN. Di tahap inilah BPS melakukan pemadanan data menggunakan NIK, termasuk kepemilikan tanah, rumah, kendaraan, dan konsumsi listrik.
Bila ditemukan ketidaksesuaian, sistem dapat menolak penurunan desil atau bahkan menaikkan kembali status desil seseorang.
Selain jalur formal, pemerintah mendorong partisipasi masyarakat melalui aplikasi Cek Bansos.
Aplikasi ini memungkinkan warga ikut mengawasi distribusi bansos secara langsung.
Baca Juga: Tersisa 7 Hari Lagi, KPM Bansos BPNT hingga PKH yang Belum Cair Jelang Batas Akhir 31 Desember Nasibnya Bagaimana? Segera Cek Status SIKS-NG
Menu sanggah menjadi fitur yang cukup berpengaruh. Banyak kasus bansos tidak cair karena penerima disanggah oleh warga lain yang melaporkan kondisi ekonomi penerima sudah membaik.
Jika bukti yang dilampirkan kuat, laporan ini akan ditindaklanjuti dengan survei ulang. Sedangkan menu usul membuka peluang bagi warga yang belum pernah menerima bansos meski tergolong miskin.
Bahkan, melalui aplikasi ini, pengguna dapat melihat status desil dan mengajukan pembaruan data secara mandiri.
Baik melalui jalur formal maupun partisipasi, pengajuan penurunan desil membutuhkan kesabaran.
Proses tercepat biasanya memakan waktu sekitar tiga bulan, namun tidak jarang berlangsung hingga enam bulan atau bahkan lebih dari satu tahun.
Pemerintah menegaskan bahwa sistem bansos saat ini sepenuhnya berbasis data terintegrasi. Tidak ada lagi penetapan berdasarkan rekomendasi sepihak. Semua akan kembali pada hasil survei dan kecocokan data nasional.
Masyarakat diimbau untuk jujur dan realistis dalam mengajukan permohonan. Dengan data yang akurat dan proses yang transparan, diharapkan bantuan sosial benar-benar sampai kepada mereka yang paling membutuhkan.