RADAR BOGOR - Pencairan bantuan sosial (bansos) PKH dan BPNT memasuki fase krusial di akhir Desember 2025 seiring penutupan tahun anggaran dan batas akhir pemanfaatan saldo.
Dilansir dari kanal Klik Bansos, pada 24 Desember 2025, saldo bantuan terpantau mulai masuk secara bertahap ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera lama maupun baru di berbagai daerah.
Di saat yang sama, pemerintah mematangkan arah kebijakan bansos ke depan melalui pembahasan strategis bersama DPR RI, yang menekankan perbaikan data, integrasi program, serta penguatan perlindungan sosial jangka panjang.
1. Perkembangan Pencairan PKH dan BPNT Akhir Desember 2025
Pencairan PKH dan BPNT saat ini tidak dilakukan serentak, melainkan bertahap sesuai hasil validasi rekening dan kesiapan bank penyalur.
KKS lama terbitan 2017 hingga 2021 masih menjadi sasaran penyaluran, bersamaan dengan KKS baru yang telah aktif dan dinyatakan valid oleh sistem.
Kondisi ini membuat sebagian penerima telah menerima saldo, sementara sebagian lainnya masih menunggu perubahan status administrasi.
2. Laporan Masuknya Saldo Berdasarkan Wilayah dan Bank Penyalur
Di Kota Tangerang, KKS lama terbitan 2020 terpantau menerima bantuan PKH untuk komponen lansia.
KKS lama tahun 2021 yang disalurkan melalui Bank BNI di wilayah Kreo dan Larangan menunjukkan saldo BPNT sekitar Rp1.500.000, yang diduga berasal dari hasil penyesuaian atau akumulasi validasi bantuan.
Sementara itu, KKS lama terbitan 2018 juga tercatat menerima BPNT sebesar Rp600.000 melalui bank yang sama.
Untuk KKS baru, pencairan BPNT Tahap 4 terpantau berlangsung di wilayah Jawa Barat melalui Bank BRI, serta di Kota Bandung melalui Bank Mandiri dengan nominal Rp600.000.
3. Imbauan Pemanfaatan Saldo dan Batas Waktu Pencairan
Penerima bantuan yang telah menerima saldo diimbau segera melakukan transaksi agar dana tercatat aktif digunakan.
Saldo yang tidak dimanfaatkan dalam waktu lama berpotensi memengaruhi status kepesertaan dan berisiko berubah menjadi tidak aktif.
Sesuai ketentuan yang berlaku, batas akhir pemanfaatan bantuan ditetapkan hingga 31 Desember 2025, sehingga sisa waktu yang tersedia perlu dimanfaatkan secara optimal oleh KPM.
4. Status Belum Cair dan Penjelasan Administratif
Bagi KPM yang hingga kini belum menerima saldo, pengecekan status pada sistem menjadi langkah penting.
Jika status masih berada pada tahap Surat Perintah Membayar atau tercatat sebagai berhasil cek rekening, maka dana belum ditransfer oleh bank.
Proses pencairan baru akan berjalan setelah status berubah menjadi Standing Instruction, yang menandakan perintah pembayaran telah dieksekusi sepenuhnya.
5. Rencana Distribusi Ulang bagi KKS Belum Tersalurkan
KKS yang saat ini tercatat belum terdistribusi atau berstatus tidak aktif masih memiliki peluang untuk kembali diproses.
Evaluasi lanjutan direncanakan berlangsung setelah pergantian tahun, dengan potensi pendistribusian ulang mulai awal Januari 2026, bergantung pada hasil pemutakhiran data dan kesiapan teknis penyaluran.
6. Arah Kebijakan Bansos dalam Pembahasan Pemerintah dan DPR
Pemerintah menegaskan perlunya reformasi sistem bantuan sosial melalui sejumlah isu strategis, termasuk penyusunan data tunggal terpadu di bawah koordinasi Badan Pusat Statistik dan Bappenas.
Data penerima bantuan yang selama ini dikelola Kementerian Sosial telah diserahkan untuk distandarisasi agar penyaluran ke depan lebih akurat, transparan, dan berkeadilan.
7. Penguatan Perlindungan Sosial Jangka Panjang
Konsep perlindungan sosial sepanjang hayat menjadi salah satu arah kebijakan utama, dengan tujuan memberikan jaminan dasar bagi masyarakat sejak usia dini hingga lanjut usia.
Selain itu, pemerintah mendorong kolaborasi lintas sektor, pemenuhan standar pelayanan minimal, pengurangan ketergantungan bantuan, serta kesiapan menghadapi risiko sosial di masa depan.
8. Rincian Bantuan PKH Berdasarkan Komponen Penerima
Bantuan PKH tetap disalurkan berdasarkan komponen, dengan ibu hamil dan anak usia dini menerima Rp750.000 per tahap atau Rp3.000.000 per tahun.
Anak usia sekolah menerima bantuan bertingkat, yakni Rp225.000 per tahap untuk SD, Rp375.000 untuk SMP, dan Rp500.000 untuk SMA.
Sementara itu, lansia dan penyandang disabilitas berat memperoleh bantuan Rp600.000 per tahap sebagai bentuk perlindungan terhadap kelompok rentan.
9. Kondisi Kemiskinan dan Target Penurunan ke Depan
Tingkat kemiskinan nasional tercatat berada pada angka 9,03 persen atau sekitar 25,22 juta jiwa, dengan kemiskinan ekstrem sebesar 0,83 persen atau sekitar 2,3 juta jiwa.
Pemerintah menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam dua tahun serta penurunan tingkat kemiskinan di bawah 6 persen dalam lima tahun mendatang, yang akan sangat bergantung pada efektivitas kebijakan perlindungan sosial dan ketepatan sasaran bantuan.***
Editor : Eli Kustiyawati