RADAR BOGOR - Menjelang akhir tahun yang tinggal hitungan sepekan, pemerintah mengimbau masyarakat penerima bantuan sosial untuk segera mengecek status dan saldo Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Imbauan ini disampaikan agar bantuan yang telah disalurkan tidak terlewat, tertunda, atau bahkan hangus akibat tidak dimanfaatkan tepat waktu oleh penerima.
KKS merupakan kartu yang digunakan sebagai alat penyaluran berbagai program bantuan sosial pemerintah, seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan sosial lainnya.
Menjelang penutupan tahun anggaran, proses penyaluran bansos biasanya dipercepat sehingga penerima diminta lebih aktif memantau status bantuan.
Banyak kasus di lapangan menunjukkan bahwa sebagian penerima tidak menyadari bantuan sudah masuk ke rekening KKS mereka.
Hal ini sering disebabkan kurangnya informasi, keterbatasan akses teknologi, atau kesalahan data administrasi.
Akibatnya, dana bantuan tidak segera dicairkan atau dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
Pemerintah melalui Kementerian Sosial menegaskan bahwa pengecekan bansos dapat dilakukan secara mandiri melalui kanal resmi.
Salah satunya adalah laman cekbansos.kemensos.go.id yang memungkinkan masyarakat mengecek status penerima hanya dengan memasukkan data wilayah dan nama sesuai KTP.
Selain melalui situs web, masyarakat juga dapat menggunakan aplikasi “Cek Bansos” yang tersedia di Play Store.
Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah proses verifikasi penerima bantuan, sekaligus meningkatkan transparansi penyaluran bansos agar tepat sasaran dan dapat diawasi oleh publik.
Bagi penerima yang sudah memiliki KKS, pengecekan saldo juga dapat dilakukan langsung melalui mesin ATM bank penyalur seperti BRI, BNI, dan Mandiri.
Alternatif lainnya adalah melalui agen bank atau e-warong yang bekerja sama dengan pemerintah di masing-masing daerah.
Pemerintah daerah turut berperan aktif dengan mengingatkan warga melalui perangkat desa, kelurahan, hingga pendamping sosial.
Langkah ini penting untuk menjangkau masyarakat rentan yang belum terbiasa menggunakan layanan digital atau tinggal di wilayah dengan keterbatasan akses internet.
Imbauan ini juga bertujuan mencegah kesalahpahaman di tengah masyarakat terkait isu bansos hangus.
Pada prinsipnya, bantuan yang tidak dicairkan dalam periode tertentu berpotensi dikembalikan ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga penerima diharapkan tidak menunda pengecekan.
Masyarakat juga diminta waspada terhadap informasi palsu dan tautan tidak resmi yang mengatasnamakan bansos pemerintah.
Pemerintah menegaskan bahwa seluruh proses pengecekan tidak dipungut biaya dan hanya dilakukan melalui kanal resmi yang telah ditentukan.
Dengan semakin dekatnya akhir tahun, pemerintah berharap masyarakat penerima bansos segera memastikan status KKS masing-masing.
Langkah sederhana ini dinilai penting agar bantuan sosial benar-benar dirasakan manfaatnya, sekaligus menjadi penutup tahun yang lebih aman dan terbantu bagi keluarga penerima manfaat.(**)
Editor : Alpin.