RADAR BOGOR - Upaya menurunkan desil dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi langkah penting bagi KPM yang merasa kondisi ekonominya sudah tidak sesuai dengan status bansos yang tercatat di sistem.
Desil yang terlalu tinggi kerap menjadi penyebab utama bansos tidak lagi diterima KPM, meskipun pada kenyataannya kondisi ekonomi rumah tangga justru mengalami penurunan.
Oleh karena itu, pemahaman mengenai mekanisme pengajuan, persyaratan, serta faktor penilaian menjadi kunci KPM, agar proses penurunan desil dapat berjalan optimal dan berpeluang bansos disetujui.
1. Dua Jalur Pengajuan Penurunan Desil DTKS
Dikutip dari kanal Pendamping Sosial, pengajuan penurunan desil dapat dilakukan melalui dua jalur resmi yang sama-sama diakui dalam sistem pendataan kesejahteraan sosial.
Jalur pertama adalah jalur formal dengan melapor langsung ke desa atau kelurahan melalui operator SIKS-NG atau pendamping sosial setempat.
Jalur ini biasanya dipilih oleh masyarakat yang ingin pendampingan langsung dalam proses pengusulan.
Jalur kedua adalah jalur partisipasi masyarakat, yaitu pengajuan mandiri melalui aplikasi Cek Bansos pada menu Usul atau Sanggah. Kedua jalur tersebut memiliki bobot yang sama, selama data dan kondisi lapangan mendukung.
2. Proses Verifikasi dan Estimasi Waktu Tunggu
Penurunan desil tidak bersifat instan karena harus melalui proses verifikasi berlapis. Setelah pengajuan masuk, petugas akan melakukan survei lapangan atau ground check ke tempat tinggal untuk mencocokkan data dengan kondisi riil.
Jika dalam waktu tertentu belum ada kunjungan petugas, biasanya data masih berada dalam antrean.
Secara umum, hasil pengajuan penurunan desil baru akan terlihat dalam rentang waktu sekitar 3 hingga 6 bulan, bahkan bisa lebih lama tergantung kepadatan usulan dan kapasitas petugas di wilayah masing-masing.
3. Pembenahan Data Kependudukan Sebelum Mengajukan
Salah satu penyebab utama desil berada di tingkat tinggi adalah data kependudukan yang tidak diperbarui.
Status pekerjaan di KTP atau KK sering kali masih tercatat sebagai karyawan, pegawai, atau honorer, padahal kondisi sebenarnya sudah berubah menjadi buruh harian, buruh tani, nelayan, atau bahkan belum bekerja.
Ketidaksesuaian ini sangat berpengaruh pada penilaian kemampuan ekonomi. Oleh karena itu, sebelum mengajukan penurunan desil, masyarakat disarankan memastikan data KTP dan KK sudah mencerminkan kondisi terkini.
4. Pelaporan Perubahan Kondisi Ekonomi
Perubahan ekonomi yang bersifat drastis wajib dilaporkan agar tercatat dalam sistem. Kehilangan pekerjaan akibat PHK, usaha yang bangkrut, terdampak bencana alam, atau penurunan pendapatan signifikan merupakan faktor penting yang dapat memengaruhi penilaian desil.
Jika kondisi ini tidak dilaporkan, sistem tetap akan membaca data lama yang belum tentu relevan dengan keadaan saat ini.
5. Daya Listrik sebagai Indikator Kemampuan
Daya listrik rumah tangga menjadi salah satu indikator penilaian kesejahteraan. Rumah dengan daya listrik di atas 1.200 VA umumnya dianggap memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik.
Apabila kondisi ekonomi sebenarnya tidak mampu, masyarakat dapat mempertimbangkan penyesuaian daya listrik sesuai kebutuhan riil.
Selain itu, jika nama tercantum sebagai pemilik sambungan listrik berdaya besar karena dipinjam oleh kerabat, hal tersebut perlu segera diklarifikasi kepada petugas agar tidak disalahartikan sebagai kepemilikan pribadi.
6. Kepemilikan Aset Bernilai Tinggi
Aset seperti kendaraan mahal, mobil, atau kepemilikan tanah dan rumah selain tempat tinggal utama dapat menjadi faktor penghambat penurunan desil.
Sistem akan menilai kepemilikan aset tersebut sebagai indikator kemampuan ekonomi. Jika aset sudah dijual atau bukan lagi milik pribadi, masyarakat wajib melakukan pemutakhiran data agar kondisi kepemilikan yang sebenarnya tercatat dengan benar.
7. Waktu Pengajuan yang Dianjurkan
Waktu pengajuan juga berpengaruh terhadap kecepatan pemrosesan data. Pengajuan yang dilakukan di awal bulan, khususnya antara tanggal 1 hingga 10, memiliki peluang lebih cepat masuk ke sistem kerja petugas.
Jika pengajuan dilakukan setelah tanggal tersebut, besar kemungkinan proses baru akan berjalan pada bulan berikutnya atau bahkan mengalami penundaan lebih lama.
8. Penilaian Akhir Berdasarkan Survei Lapangan
Keputusan akhir penurunan desil sepenuhnya ditentukan oleh hasil survei lapangan. Jika kondisi rumah, aset, dan pola hidup masih menunjukkan kategori mampu, maka peluang penurunan desil akan sangat kecil.
Sebaliknya, apabila hasil verifikasi membuktikan bahwa kondisi ekonomi memang menurun dan sesuai dengan kriteria penerima bantuan, maka desil berpotensi diturunkan dan akses terhadap bantuan sosial dapat terbuka kembali.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga