RADAR BOGOR - Banyak masyarakat penerima bantuan sosial (bansos) mengeluhkan satu persoalan yang sama.
Bantuan tidak lagi cair meski kondisi ekonomi semakin sulit.
Salah satu penyebab utamanya ternyata berkaitan dengan status desil dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Dalam penjelasan terbaru yang beredar di masyarakat, diungkapkan bahwa penurunan desil bukan proses instan, melainkan melalui tahapan panjang yang harus dilalui oleh calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Mulai dari pengajuan resmi hingga survei lapangan, seluruh proses bisa memakan waktu 3 hingga 6 bulan, bahkan dalam beberapa kasus lebih lama.
Dua Jalur Pengajuan, Hasil Tetap Ditentukan Survei
Dilansir dari kanal YouTube Pendamping Sosial, masyarakat yang ingin menurunkan desil DTSN agar kembali berpeluang menerima bansos dapat mengajukan melalui dua jalur.
Pertama, jalur formal melalui petugas bansos atau operator di wilayah masing-masing.
Kedua, jalur partisipasi masyarakat melalui aplikasi Cek Bansos.
Meski jalurnya berbeda, hasil akhirnya tetap sama yakni survei ground check.
Tanpa survei lapangan, perubahan desil tidak akan diproses.
Artinya, jika warga sudah mengajukan pembaruan data namun belum pernah didatangi petugas, maka pengajuan tersebut masih berada dalam daftar tunggu.
Kesalahan Data Jadi Penyebab Desil Tinggi
Salah satu penyebab utama tingginya desil DTSEN adalah data kependudukan yang tidak akurat.
Banyak warga tercatat sebagai karyawan, pegawai, atau pekerja formal, padahal kenyataannya mereka bekerja sebagai petani, nelayan, atau buruh harian.
Dalam kasus seperti ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memperbarui data KTP dan Kartu Keluarga terlebih dahulu.
Setelah data kependudukan sesuai dengan kondisi sebenarnya, barulah pengajuan penurunan desil dapat dilakukan.
PHK, Bangkrut, dan Bencana Alam Jadi Alasan Sah
Penurunan kondisi sosial ekonomi akibat PHK, usaha bangkrut, atau dampak bencana alam juga menjadi dasar kuat untuk mengajukan penurunan desil.
Namun, hal ini harus dilaporkan secara resmi kepada petugas setempat saat proses pengajuan.
Petugas akan mencatat perubahan kondisi tersebut dan menjadikannya bahan pertimbangan dalam survei lapangan.
Jika hasil survei membuktikan penurunan ekonomi yang signifikan, peluang penurunan desil akan terbuka.
Aset dan Listrik Jadi Faktor Penentu
Tak sedikit pengajuan penurunan desil yang gagal karena faktor aset.
Kepemilikan kendaraan mahal (motor di atas Rp30 juta), mobil, tanah bersertifikat, atau rumah permanen menjadi indikator bahwa warga dianggap tidak lagi prioritas penerima bansos.
Selain itu, daya listrik di atas 1.200 VA juga memengaruhi penilaian ekonomi.
Dalam beberapa kasus, warga ternyata hanya meminjam KTP untuk pemasangan listrik keluarga lain, sehingga data kelistrikan mereka tercatat tinggi.
Jika demikian, klarifikasi resmi kepada petugas menjadi langkah penting.
Tips Penting Agar Pengajuan Lebih Cepat Diproses
Ada satu tips krusial yang sering luput dari perhatian masyarakat yakni waktu pengajuan.
Pengajuan penurunan desil yang dilakukan antara tanggal 1 hingga 10 setiap bulan berpeluang lebih cepat masuk ke sistem petugas dan segera disurvei.
Jika diajukan setelah tanggal tersebut, data biasanya baru diproses satu hingga tiga bulan berikutnya.
Pemerintah menegaskan bahwa bansos saat ini difokuskan hanya untuk masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi terendah.
Karena itu, meski pengajuan penurunan desil sudah dilakukan, hasil akhir sepenuhnya bergantung pada fakta lapangan.
Harapannya, sistem ini dapat membuat penyaluran bansos semakin tepat sasaran dan benar-benar diterima oleh mereka yang paling membutuhkan.***
Editor : Eli Kustiyawati