RADAR BOGOR - Per 25 Desember 2025, sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mulai menerima saldo bantuan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), baik bantuan reguler maupun bantuan tambahan dengan skema khusus.
Namun, tidak semua bantuan yang beredar merupakan program nasional untuk seluruh penerima, sehingga penting bagi masyarakat memahami jenis bantuan, sasaran, serta status pencairannya secara rinci agar tidak terjadi kesalahpahaman.
1. BPNT Rp600.000 Mulai Masuk ke KKS di Sejumlah Wilayah
Dilansir dari kanal Klik Bansos, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap akhir tahun 2025 terpantau mulai cair dengan nominal Rp600.000.
Saldo ini masuk ke KKS melalui beberapa bank penyalur, terutama Bank BNI dan Bank Mandiri. Di wilayah Jawa Barat, khususnya Bandung, sebagian KPM telah menerima saldo tersebut.
Meski demikian, pencairan masih bersifat bertahap sehingga KPM di daerah lain diimbau tetap rutin mengecek saldo KKS masing-masing.
2. Bantuan PIP Rp450.000 untuk Anak Sekolah Sudah Tersalurkan
Selain BPNT, bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) juga dilaporkan telah masuk dengan nominal Rp450.000 untuk peserta didik yang terdaftar sebagai penerima.
Penyaluran dilakukan melalui Bank BSI dan BRI. Bantuan ini diperuntukkan bagi anak sekolah dan hanya bisa dimanfaatkan sesuai ketentuan pendidikan, sehingga orang tua diminta memastikan penggunaan dana tetap tepat sasaran.
3. Status KKS Baru Tahap 4 Masih Bertahap
Untuk KKS baru tahap 4, khususnya di Jawa Barat, pencairan BPNT belum sepenuhnya merata. Sebagian KPM masih belum menerima saldo, sementara sebagian lainnya sudah terpantau cair.
Kondisi ini dipengaruhi oleh proses administrasi dan pemutakhiran data penerima yang masih berlangsung hingga akhir Desember.
4. Penjelasan Status SIKS-NG: SPM dan SI
Bagi KPM yang bantuan belum cair, status pada sistem SIKS-NG menjadi faktor penentu. Status SPM (Surat Perintah Membayar) menandakan bantuan masih dalam proses administrasi, sedangkan status SI (Standing Instruction) menunjukkan bantuan siap ditransfer ke rekening KKS.
Selama status belum berubah menjadi SI, saldo belum dapat diterima. Berdasarkan ketentuan Kementerian Sosial, batas akhir proses pencairan tahap ini adalah 31 Desember 2025.
5. Keterangan Exclude dan Penyaluran Januari 2026
Sebagian KPM tercatat dengan keterangan exclude atau gagal distribusi. Kondisi ini umumnya terjadi karena kendala teknis atau ketidaksesuaian data.
Untuk kelompok ini, penyaluran ulang KKS dan bantuan direncanakan dilakukan pada Januari 2026 setelah proses verifikasi ulang selesai.
6. Klarifikasi Bantuan Baru Rp300.000-Rp450.000 per Bulan
Nominal bantuan Rp300.000 hingga Rp450.000 per bulan yang banyak diperbincangkan bukanlah bansos reguler nasional.
Bantuan ini merupakan uang lauk pauk yang diberikan secara khusus kepada warga terdampak bencana alam di wilayah Sumatera, terutama Sumatera Barat dan Aceh.
Program ini bersifat situasional dan hanya berlaku bagi korban bencana yang telah terdata.
7. Rincian Bantuan untuk Korban Bencana Alam
Selain uang lauk pauk bulanan Rp300.000-Rp450.000, pemerintah juga menyalurkan berbagai bantuan pendukung lain bagi korban bencana, antara lain BLT reguler Rp200.000 per bulan, BLT tambahan total Rp900.000 untuk tiga bulan, bantuan isi hunian rumah sebesar Rp3.000.000, bantuan pemulihan ekonomi Rp5.000.000, uang tunggu hunian Rp600.000, santunan jiwa Rp15.000.000 bagi korban meninggal dan Rp5.000.000 bagi korban luka berat, serta bantuan pangan berupa beras 10 kg setiap bulan.***
Editor : Eli Kustiyawati