RADAR BOGOR - Menjelang pergantian tahun, jutaan keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia kembali diliputi pertanyaan besar, apakah bantuan sosial atau bansos masih akan cair tahun depan?
Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Tahun 2026 bukan sekadar tahun anggaran baru, tetapi juga menjadi momentum transisi pemerintahan dan reformasi besar-besaran sistem perlindungan sosial nasional.
Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) bersama kementerian terkait memastikan bahwa sejumlah bansos utama tetap berlanjut pada 2026.
Meski dengan penyesuaian kebijakan, pemutakhiran data, hingga rencana transformasi digital yang masif.
Namun di sisi lain, beberapa program bantuan yang selama ini menjadi andalan masyarakat dipastikan berakhir atau dihentikan.
Kabar baik datang bagi penerima Program Keluarga Harapan (PKH).
Dilansir dari kanal YouTube Info Bansos, pemerintah menegaskan PKH tetap menjadi pilar utama perlindungan sosial di Indonesia.
Program ini menyasar kelompok rentan seperti ibu hamil, anak usia dini, siswa SD hingga SMA, penyandang disabilitas berat, serta lansia.
Skema pencairan PKH diperkirakan tetap dilakukan dalam empat tahap per tahun, disalurkan melalui bank Himbara maupun PT Pos Indonesia.
Dengan kepastian ini, jutaan KPM PKH bisa bernapas lega menghadapi tahun 2026.
Selain PKH, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Program Sembako juga diprediksi kuat akan terus berlanjut.
Meski demikian, pemerintah membuka wacana perubahan mekanisme penyaluran menjadi bansos digital, di mana bantuan akan ditransfer langsung ke rekening penerima.
Langkah ini bertujuan mempercepat distribusi sekaligus mendorong perputaran ekonomi di tingkat lokal.
Di sektor pendidikan, Program Indonesia Pintar (PIP) dipastikan tetap hadir untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tidak putus sekolah.
Pemerintah juga menyiapkan anggaran besar untuk beasiswa serta tunjangan guru melalui Kementerian Pendidikan.
Sementara itu, akses layanan kesehatan bagi masyarakat miskin tetap dijaga melalui Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN).
Subsidi iuran BPJS Kesehatan ini menyasar kelompok masyarakat dalam kategori 40 persen terbawah, sehingga layanan kesehatan dasar tetap dapat diakses tanpa hambatan biaya.
Tahun 2026 juga menandai perubahan filosofi bantuan sosial.
Pemerintah tidak lagi hanya berfokus pada bantuan tunai, tetapi mendorong kemandirian ekonomi KPM.
Salah satu program unggulannya adalah Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE).
Program ini menyasar KPM PKH atau sembako usia produktif yang telah menerima bantuan lebih dari lima tahun dan siap untuk graduasi.
Bantuan diberikan dalam bentuk modal usaha hingga Rp5 juta, perlengkapan usaha, serta pendampingan intensif melalui pendamping sosial PKH.
Selain itu, pemerintah tetap menyiapkan bantuan beras 10 kg sebagai cadangan pangan darurat yang akan disalurkan saat terjadi kerawanan pangan atau kondisi khusus tertentu.
BLT Kesra dan Bantuan Temporer Dipastikan Berakhir
Di balik kabar baik tersebut, pemerintah juga menyampaikan kabar kurang menyenangkan.
Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Rakyat dipastikan hanya berlaku hingga akhir Desember 2025.
Hingga kini, belum ada pengumuman resmi terkait keberlanjutannya di 2026.
Program bantuan lain yang bersifat responsif, seperti Bantuan Subsidi Upah (BSU), juga diperkirakan telah menyelesaikan masa tugasnya.
Pemerintah menilai bantuan-bantuan ini bersifat situasional dan tidak dirancang sebagai program jangka panjang.
Salah satu sorotan utama 2026 adalah rencana peluncuran bansos digital berbasis kecerdasan buatan (AI).
Pemerintah berencana memanfaatkan data digital yang lebih akurat untuk mencegah penerima ganda, meminimalkan kebocoran, dan mempercepat penyaluran bantuan langsung ke KPM.
Subsidi ke depan tidak lagi selalu berbentuk barang, melainkan uang digital yang dapat digunakan secara fleksibel dan mendorong ekonomi lokal.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk terus memantau status kepesertaan melalui website Cek Bansos Kemensos dan memastikan data tetap valid dalam DTSEN.
Tahun 2026 akan menjadi tahun penuh perubahan, dan hanya KPM yang memenuhi kriteria yang akan tetap menerima bantuan.***
Editor : Eli Kustiyawati