RADAR BOGOR - Menjelang penutupan tahun 2025, penyaluran bantuan sosial (bansos) menghadirkan informasi penting bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) seiring ditetapkannya batas akhir pencairan PKH, BPNT, dan sejumlah bantuan tambahan melalui Kartu KKS bank penyalur.
Pergerakan saldo yang tidak serentak, potensi pencairan susulan, serta evaluasi kepesertaan membuat penerima perlu memahami posisi bantuan masing-masing agar tidak kehilangan hak sebelum melewati tenggat akhir Desember.
1. Batas akhir pencairan bantuan sosial 31 Desember 2025
Dikutip dari kanal Klik Bansos, Pemerintah menetapkan 31 Desember 2025 sebagai batas terakhir pencairan PKH tahap 4 dan BPNT yang disalurkan melalui Kartu KKS Bank BRI, BNI, Mandiri, dan BSI.
Pada periode yang sama, bantuan penebalan serta BLT Kesra dengan total nilai hingga Rp900.000 juga masuk dalam skema penyaluran akhir tahun.
KPM diimbau melakukan pengecekan saldo secara berkala karena dana dapat masuk bertahap dan tidak serentak di seluruh wilayah.
2. Alasan bantuan belum cair hingga mendekati akhir tahun
KPM yang belum menerima pencairan hingga akhir Desember dapat disebabkan oleh dua faktor utama.
Pertama, keterlambatan proses dari bank penyalur akibat besarnya jumlah penerima yang harus diproses secara bertahap, sehingga masih terbuka peluang pencairan susulan.
Kedua, status kepesertaan KPM sudah tidak aktif atau dinyatakan tidak layak berdasarkan pembaruan data penerima bantuan sosial.
3. Kondisi yang menyebabkan KPM dikeluarkan dari daftar penerima
Penerima bantuan dapat dikeluarkan dari daftar apabila telah meninggal dunia, dalam satu kartu keluarga terdapat anggota yang berstatus TNI atau Polri, memiliki penghasilan di atas UMR atau UMP, dinilai telah mampu secara ekonomi, atau terbukti menggunakan bantuan untuk keperluan yang dilarang seperti rokok, minuman keras, maupun game online terlarang.
4. Kelompok penerima bantuan sosial tanpa batas waktu
Pemerintah menetapkan tiga golongan KPM yang tetap menerima PKH dan BPNT secara berkelanjutan selama penggunaan bantuan sesuai ketentuan.
Kelompok tersebut mencakup lansia, penyandang disabilitas berat, serta individu dengan gangguan kejiwaan berat yang masuk kategori sangat rentan secara sosial dan ekonomi.
5. Pembatasan bantuan bagi KPM usia produktif
KPM yang masih berada dalam usia produktif hanya dapat menerima bantuan PKH dan BPNT dalam jangka waktu maksimal lima tahun.
Kebijakan ini diterapkan untuk mendorong kemandirian ekonomi dan mengurangi ketergantungan jangka panjang terhadap bantuan sosial.
6. Arah solusi dan program pengganti bagi KPM usia produktif
Sebagai tindak lanjut, KPM usia produktif diarahkan mengikuti program pemberdayaan ekonomi seperti PENA atau skema penguatan sosial ekonomi lainnya.
Program ini memberikan akses bantuan modal usaha hingga Rp5 juta disertai pendampingan, sehingga penerima memiliki peluang membangun usaha mandiri setelah masa bantuan berakhir.***
Editor : Eli Kustiyawati