RADAR BOGOR - Menjelang penutupan tahun 2025 dan memasuki awal 2026, pemerintah menyampaikan sejumlah kepastian dan pembaruan penting terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) yang perlu dicermati oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Informasi ini mencakup bantuan pendidikan, bantuan pangan, hingga jaminan keberlanjutan program bantuan reguler di tahun anggaran berikutnya.
Situasi akhir tahun yang identik dengan penyesuaian administrasi membuat KPM diimbau lebih aktif memantau status bantuan agar hak yang telah ditetapkan tidak tertunda atau bahkan berisiko hangus.
Keluarga penerima manfaat yang memiliki anak usia sekolah dari jenjang SD, SMP, hingga SMA atau sederajat yang telah masuk nominasi penerima PIP tahun 2025.
Dilansir dari kanal Klik Bansos, batas waktu aktivasi rekening bantuan pendidikan diperpanjang.
Jika sebelumnya aktivasi hanya dapat dilakukan hingga 31 Desember 2025, kini tenggat tersebut diperpanjang sampai 31 Januari 2026.
Perpanjangan ini didasarkan pada surat edaran resmi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sehingga memiliki dasar hukum yang jelas dan berlaku nasional.
Dengan perpanjangan ini, siswa penerima PIP masih memiliki kesempatan untuk mengaktifkan rekening dan mencairkan dana bantuan pendidikan dengan nominal yang bervariasi, mulai dari Rp450.000 hingga Rp1,8 juta sesuai jenjang pendidikan.
KPM diimbau tidak menunda proses aktivasi agar dana pendidikan dapat segera dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
Pembaruan Pencairan BPNT di Akhir Tahun 2025
Untuk bantuan pangan non tunai (BPNT), baik bagi penerima BPNT murni maupun BPNT yang terintegrasi dengan PKH, proses pencairan masih terus berlangsung meskipun sebelumnya terdapat informasi batas akhir penyaluran pada 21 Desember 2025.
Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa KPM yang statusnya di sistem SIKS-NG telah masuk kategori SI (Standing Instruction) masih berpeluang menerima pencairan.
Oleh karena itu, KPM disarankan melakukan pengecekan saldo secara berkala melalui rekening masing-masing. Di tengah masa penutupan anggaran tahun berjalan, KPM yang telah menerima saldo BPNT diingatkan untuk segera melakukan penarikan atau transaksi.
Langkah ini penting guna menghindari risiko saldo ditarik kembali ke kas negara akibat tidak dimanfaatkan dalam periode yang ditentukan.
Update Pencairan PKH Tahap 4 dan Peluang Lanjutan Awal 2026
Bagi penerima Program Keluarga Harapan (PKH) tahap 4 yang hingga kini belum menerima bantuan, baik pemegang KKS lama maupun KKS baru, pemerintah menetapkan batas akhir pencairan pada 31 Desember 2025.
Namun demikian, terdapat skema lanjutan bagi KPM yang status bantuannya sudah masuk tahap SPM atau tercatat berhasil saat pengecekan rekening tetapi belum sempat cair hingga akhir tahun.
Dalam kondisi tersebut, pencairan berpotensi dilanjutkan pada awal Januari 2026. Proses ini akan tetap berjalan hingga kuota nasional terpenuhi, dengan target sekitar 10 juta KPM PKH dan 18,8 juta KPM BPNT.
Artinya, KPM yang telah memenuhi syarat administratif tetap memiliki peluang menerima bantuan meskipun terjadi pergeseran waktu pencairan.
Di sisi lain bantuan sosial (bansos) program bantuan reguler berjalan pada tahun 2026 mendatang seperti PKH, BPNT, Atensi Yatim Piatu, serta PBI Jaminan Kesehatan.
Sedangkan bantuan tambahan yang bersifat kondisional, seperti beras 10 kilogram, minyak goreng, atau bantuan tunai terkait mitigasi risiko pangan, akan disalurkan secara situasional.
Artinya, bantuan tersebut hanya akan diberikan apabila pemerintah menilai adanya kebutuhan tambahan untuk menjaga stabilitas sosial dan daya beli masyarakat di tahun 2026.
Editor : Eka Rahmawati