RADAR BOGOR - Bansos program Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT tahap 4 yang mencakup alokasi Oktober hingga Desember mulai menunjukkan pergerakan signifikan untuk KPM di berbagai daerah.
Bersamaan dengan kabar menggembirakan bansos BPNT tersebut, muncul pula keluhan dari sebagian KPM yang mendapati saldo bantuan di Kartu Keluarga Sejahtera tidak dapat ditarik, bahkan berkurang secara tiba-tiba.
Situasi ini membuat pentingnya pemahaman menyeluruh agar KPM bansos tidak kehilangan hak bantuannya. Selain BPNT, bantuan pendidikan Program Indonesia Pintar juga ikut mengalami proses pencairan susulan hingga penghujung tahun.
1. BPNT Tahap 4 Mulai Masif Cair Menjelang Akhir Tahun
Dilansir dari kanal Info Bansos, pencairan BPNT tahap 4 dengan total nilai Rp600.000 untuk alokasi tiga bulan terakhir tahun 2025 dilaporkan terus berlangsung secara bertahap dan semakin meluas.
Dana bantuan tersebut disalurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera yang terhubung dengan bank penyalur Himbara, meliputi BRI, BNI, Mandiri, dan BSI.
Menjelang akhir Desember, intensitas pencairan meningkat seiring upaya percepatan penyaluran anggaran agar dapat terserap tepat waktu.
Kondisi ini memberikan harapan bagi banyak KPM yang sebelumnya masih menunggu kepastian saldo masuk.
2. Sejumlah Daerah Terpantau Sudah Menerima Saldo BPNT
Laporan pencairan BPNT tahap 4 terkonfirmasi terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Beberapa daerah yang telah menerima bantuan antara lain Toraja di Sulawesi Selatan, Garut di Jawa Barat, Bengkulu Utara, Lampung Timur, serta sejumlah kabupaten di Jawa Tengah seperti Sragen dan Kebumen.
Selain itu, wilayah Minahasa di Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga kawasan Jabodetabek seperti Tangerang, Jakarta, dan Bogor juga dilaporkan mengalami pencairan.
Penyebaran ini menunjukkan bahwa proses penyaluran dilakukan secara bertahap dan tidak serentak, sehingga KPM di daerah lain masih memiliki peluang saldo masuk dalam waktu dekat.
3. Saldo KKS Minus atau Dana Hilang Menjadi Keluhan KPM
Di tengah kabar baik pencairan, sebagian KPM justru menghadapi kondisi mengecewakan saat memeriksa saldo KKS.
Ada laporan saldo bantuan yang sebelumnya sempat terlihat masuk, namun kemudian tidak bisa ditarik atau bahkan berubah menjadi minus.
Mutasi rekening menunjukkan adanya transaksi debit otomatis yang menarik kembali dana bantuan dalam nominal ratusan ribu rupiah.
Situasi ini menimbulkan kebingungan karena KPM merasa belum pernah melakukan penarikan atau transaksi apapun.
4. Dana BPNT Ditarik Kembali karena Melewati Batas Waktu
Penjelasan utama dari kondisi saldo berkurang tersebut berkaitan dengan batas waktu pencairan bantuan.
Dana BPNT yang telah masuk ke KKS namun tidak segera digunakan hingga melewati tenggat yang ditentukan akan otomatis dikembalikan ke kas negara.
Mekanisme ini diterapkan agar pengelolaan anggaran bantuan sosial tetap tertib dan sesuai jadwal penyerapan.
Artinya, meskipun saldo sempat masuk, bantuan dapat hangus apabila KPM menunda penarikan terlalu lama. Inilah yang menjadi penyebab utama dana terlihat hilang atau tertarik kembali secara sistem.
5. Pencairan Susulan Program Indonesia Pintar Termin 3
Selain BPNT, bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar juga masih mengalami proses pencairan susulan untuk termin 3 yang mencakup periode Oktober hingga Desember 2025.
Bantuan ini diberikan sesuai jenjang pendidikan, dengan nominal bervariasi mulai dari Rp450.000 hingga Rp750.000 untuk siswa SD, Rp750.000 hingga Rp1.000.000 untuk siswa SMP, serta Rp1.000.000 hingga Rp1.800.000 untuk siswa SMA dan SMK.
Pencairan PIP menjadi angin segar bagi keluarga penerima di tengah kebutuhan pendidikan yang meningkat di akhir tahun.
6. Imbauan Penting agar Bantuan Tidak Hangus
Masyarakat penerima bantuan diimbau untuk lebih aktif memantau saldo KKS maupun rekening bantuan pendidikan.
Pengecekan dapat dilakukan melalui ATM, agen resmi, atau layanan perbankan digital yang tersedia. Jika saldo bantuan sudah masuk, sangat disarankan untuk segera melakukan penarikan atau transaksi sesuai ketentuan dan tidak menundanya.
Langkah cepat ini penting agar dana bantuan tidak kembali ditarik oleh sistem dan benar-benar dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pangan maupun pendidikan keluarga.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga