RADAR BOGOR - Menjelang pergantian sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) belum menerima pencairan bantuan sosial (bansos), padahal, PKH dan BPNT tahap keempat disebut-sebut sebagai pencairan terakhir di tahun berjalan.
Pencairan bansos masih berlangsung hingga 31 Desember, artinya masyarakat masih memiliki waktu untuk mengecek saldo KKS sebelum mengambil kesimpulan bahwa bantuan mereka bermasalah.
KPM diimbau bersabar dan melakukan pengecekan berkala, terutama pada tanggal 30 dan 31 Desember. Proses pencairan tidak dilakukan serentak, melainkan bertahap sesuai validasi data.
Baca Juga: Jelaskan Ciri Khas Jalan Provinsi yang Pakai Anggaran Pemprov Jabar, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi: Semoga 2026 Mulus, Halus, Hasil Bagus
Dilansir dari kanal YouTube Pendamping Sosial, jika hingga memasuki Januari 2026 bantuan belum diterima, KPM diminta segera mengonfirmasi status kepesertaan di SIKS-NG.
Hal ini penting karena bantuan yang tidak cair hampir pasti disebabkan oleh masalah data, mulai dari status tidak aktif hingga KPM yang telah tereksklusi dari daftar penerima.
Status kepesertaan merupakan langkah krusial, terutama bagi KPM yang sudah lama tidak menerima bantuan tanpa kejelasan.
Akhir tahun sering kali menjadi momen munculnya saldo bantuan secara mendadak. Hal ini berkaitan dengan penggenapan kuota bansos nasional yang belum terpenuhi.
Baca Juga: Jangan Asal Amputasi, Ini Panduan Aman Menangani Luka Diabetes
Dalam kondisi tersebut, dana dapat dialokasikan kepada KPM yang sebelumnya tidak menerima bantuan. Namun, jika KKS tidak segera dicek, saldo tersebut berisiko dibekukan oleh sistem karena dianggap tidak aktif.
Karena itu, seluruh pemegang KKS baik yang sudah lama tidak menerima bantuan maupun yang merasa sudah cair semua disarankan untuk tetap melakukan pengecekan akhir tahun.
Ramainya unggahan bukti penarikan penebalan bansos di bulan Desember turut menimbulkan kesalahpahaman.
Dana Rp400.000 yang dicairkan bukanlah bantuan baru untuk tahap keempat, melainkan bantuan lama yang tertunda pencairannya.
Penundaan ini disebabkan oleh proses pemutakhiran data, keterlambatan penerbitan KKS, atau status KPM yang baru dinyatakan memenuhi syarat.
Bantuan tersebut sejatinya merupakan alokasi untuk pertengahan tahun yang baru bisa direalisasikan sekarang.
Isu lain yang tak kalah penting adalah persepsi bahwa semua lansia berhak menerima bansos.
Faktor utama penerima bansos adalah kondisi ekonomi, bukan usia. Lansia yang tergolong mampu, memiliki aset, atau ditopang keluarga yang sejahtera tidak menjadi prioritas.
Bantuan sosial difokuskan kepada masyarakat miskin yang memiliki anggota keluarga rentan.