RADAR BOGOR - Pada rentang akhir Desember, tepatnya antara tanggal 28 hingga 31 Desember 2025, terdapat sembilan jenis bansos yang dilaporkan cair secara bersamaan di sejumlah daerah. Termasuk PKH BPNT.
Informasi penyaluran bansos PKH BPNT dan lainnya ini menuntut KPM untuk segera melakukan pengecekan saldo, menghadiri undangan pengambilan bantuan fisik, serta memastikan status kepesertaan masih aktif agar hak bantuan tidak hangus.
Sebelum masuk ke daftar bansos yang cair selain PKH BPNT, perlu dipahami bahwa tidak semua KPM masih berhak menerima pencairan.
Dikutip dari kanal Klik Bansos, bantuan dihentikan bagi:
1. KPM yang sudah meninggal dunia,
2. Keluarga yang di dalam satu Kartu Keluarga terdapat anggota TNI, Polri, atau PNS, buruh
3. KPM dengan penghasilan di atas UMR atau UMP,
4. KPM yang menolak bantuan, serta
5. Penerima yang terbukti menyalahgunakan dana bansos untuk kebutuhan yang dilarang seperti rokok, minuman keras, obat terlarang, cicilan konsumtif, pembelian barang mewah, kendaraan pribadi, maupun aktivitas game online terlarang.
Bantuan pertama yang perlu diperhatikan adalah Atensi Yatim Piatu. Program ini ditujukan bagi anak yatim, piatu, dan yatim piatu yang telah terdaftar dalam DTKS.
Besaran bantuan sebesar Rp200.000 per bulan dan pada akhir Desember dicairkan sekaligus untuk alokasi bulan Oktober, November, dan Desember 2025, sehingga nominal yang diterima bisa mencapai beberapa bulan sekaligus.
Bantuan kedua berasal dari Program Indonesia Pintar termin ketiga. Bantuan ini menyasar siswa SD, SMP, hingga SMA atau sederajat yang telah melakukan aktivasi rekening SimPel.
Besaran dana disesuaikan dengan jenjang pendidikan, yaitu Rp450.000 untuk SD, Rp750.000 untuk SMP, dan Rp1.800.000 untuk SMA.
Siswa yang sudah memiliki buku tabungan atau ATM disarankan segera mengecek saldo.
Bantuan ketiga adalah Program Keluarga Harapan. Pada akhir Desember, pencairan PKH masih terus dilakukan khususnya bagi KPM yang sebelumnya mengalami kendala atau status pencairannya belum berhasil.
Bantuan keempat adalah Bantuan Pangan Non Tunai. Meski terdapat batas waktu administratif sebelumnya, realisasi pencairan BPNT masih berjalan hingga 31 Desember 2025, terutama bagi KPM yang datanya sudah valid namun pencairan sempat tertunda.
Bantuan kelima berupa bantuan penebalan atau tambahan sebesar Rp400.000. Bantuan ini khusus diberikan kepada KPM yang mengalami peralihan mekanisme penyaluran dari PT Pos Indonesia ke KKS Merah Putih melalui bank Himbara.
Bantuan keenam adalah bantuan beras sebanyak 20 kilogram. Penyaluran dilakukan melalui undangan resmi di masing-masing wilayah.
KPM wajib hadir sesuai jadwal karena bantuan akan dibatalkan apabila tidak diambil dalam waktu lima hari sejak tanggal undangan.
Bantuan ketujuh berupa minyak goreng sebanyak 4 liter. Mekanisme pengambilannya sama dengan bantuan beras, yaitu berdasarkan undangan. Keterlambatan pengambilan dapat menyebabkan bantuan dialihkan ke penerima lain.
Bantuan kedelapan adalah BLT Kesra dengan total nilai Rp900.000. Bantuan ini menyasar puluhan juta KPM yang berada di kelompok desil 1 hingga desil 4, termasuk penerima PKH dan BPNT.
Pada akhir Desember, penyaluran telah memasuki gelombang kedua baik melalui KKS maupun PT Pos.
Bantuan kesembilan merupakan bantuan khusus bagi keluarga terdampak bencana alam di wilayah tertentu seperti Sumatera dan Aceh.
Bantuan yang diberikan meliputi dukungan isian hunian, pemulihan ekonomi, bantuan pangan rutin, dana tunggu hunian, serta santunan bagi korban jiwa dan luka berat, dengan nominal yang disesuaikan tingkat dampak bencana.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga