RADAR BOGOR - Pencairan bansos BPNT Tahap 4 yang mencakup periode Oktober hingga Desember 2025 masih berlangsung dan secara bertahap mulai diterima oleh KPM.
Dikutip dari kanal Info Bansos, di sejumlah wilayah, saldo BPNT terpantau sudah masuk ke Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) KPM, baik yang dikelola melalui Bank Himbara seperti BRI, Mandiri, BNI, maupun BSI.
Contoh nyata terlihat di Palopo, Sulawesi Selatan, di mana KKS KPM lama mulai menerima pencairan bansos BPNT meski belum merata.
Kondisi serupa juga terjadi di Sulawesi Utara, khususnya untuk KKS Mandiri kategori non-lansia, yang dilaporkan menerima saldo bantuan pada 28 Desember 2025 menjelang siang hari.
Meski demikian, tidak semua daerah bergerak serentak karena masih adanya proses administrasi dan teknis yang harus diselesaikan.
Lambatnya pencairan BPNT Tahap 4 di akhir pekan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Penutupan layanan kantor cabang bank selama hari libur membuat proses transaksi tidak berjalan maksimal.
Selain itu, verifikasi dan pemutakhiran data di sistem SIKS-NG masih terus dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Proses ini semakin kompleks dengan adanya migrasi data menuju DTSEN, yang mengharuskan sebagian KPM menjalani validasi ulang sebelum bantuan dapat dicairkan sepenuhnya.
Selain BPNT, perhatian juga tertuju pada penyaluran BLT Kesra Batch 4 yang mulai dikebut menjelang akhir Desember.
Data BNBA untuk batch ini telah tersedia, sehingga penyaluran dilakukan secara masif mulai 29 Desember 2025 dan ditargetkan selesai paling lambat 31 Desember 2025.
BLT Kesra Batch 4 difokuskan bagi KPM susulan, termasuk mereka yang sebelumnya tertunda akibat kendala administrasi, keterbatasan akses wilayah, atau proses verifikasi yang baru rampung di penghujung tahun.
Baca Juga: Mulai Hari Ini Hingga 31 Desember, 9 Bansos Ini Cair Serentak, KPM Diminta Cek KKS Merah Putih
Metode penyaluran BLT Kesra dilakukan melalui beberapa mekanisme untuk memastikan seluruh penerima dapat dijangkau.
Sebagian KPM menerima undangan resmi atau QR Code untuk pencairan, sementara bagi lansia dan penyandang disabilitas dilakukan pengantaran langsung ke rumah.
Selain itu, Kantor Pos tetap menjadi titik layanan utama bagi masyarakat yang tidak terjangkau layanan perbankan, terutama di wilayah terpencil.
Di luar bantuan reguler, pemerintah juga menyalurkan bantuan khusus bagi korban bencana alam di wilayah Sumatera, meliputi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Bantuan ini diberikan sebagai respons atas bencana banjir bandang dan longsor yang berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat.
Setiap keluarga terdampak menerima bantuan uang tunai dengan nilai minimal Rp 8 juta, yang terdiri dari Rp 3 juta untuk pemenuhan kebutuhan hunian seperti perabot dan perlengkapan dasar, serta Rp 5 juta untuk mendukung pemulihan ekonomi keluarga pascabencana.
Selain bantuan tunai, pemerintah juga menyalurkan bantuan tambahan berupa beras sebanyak 10 kilogram per bulan, bantuan lauk pauk dengan nilai antara Rp 300.000 hingga Rp 450.000 per bulan, serta uang tunggu hunian sebesar Rp 600.000 selama masa transisi.
Untuk korban jiwa, santunan sebesar Rp 15 juta diberikan kepada ahli waris korban meninggal dunia, sementara korban luka berat menerima bantuan Rp 5 juta untuk mendukung proses pemulihan.
Secara nasional, realisasi penyaluran bansos pada akhir Desember 2025 telah mencapai sekitar 80 hingga 85 persen. Lebih dari 28 juta KPM tercatat telah menerima berbagai jenis bantuan.
Penyaluran melalui Bank Himbara menjangkau sekitar 18 juta KPM, sedangkan PT Pos Indonesia menangani sekitar 17 hingga 18 juta KPM dan masih berada dalam tahap akhir penyelesaian penyaluran.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga