RADAR BOGOR - Pencairan bantuan sosial (bansos) susulan PKH dan BPNT tahap 4 tahun 2025 saat ini dilaporkan sedang berlangsung di berbagai daerah.
Bantuan ini merupakan alokasi untuk periode Oktober hingga Desember 2025 dan mulai disalurkan sejak akhir Desember hingga batas maksimal tanggal 31 Desember 2025.
Dikutip dari kanal Kabar Bansos, sejumlah KPM melaporkan adanya saldo masuk ke Kartu Keluarga Sejahtera Merah Putih dengan nominal sekitar Rp600.000.
Bantuan tersebut ditujukan baik kepada penerima lama maupun penerima yang baru terdata kembali dalam sistem, sehingga tidak sedikit KPM yang sebelumnya mengira tidak kebagian justru mendapati saldo masuk menjelang pergantian tahun.
Namun, ada catatan penting yang tidak boleh diabaikan oleh penerima manfaat. Tanggal 31 Desember 2025 ditetapkan sebagai batas akhir pencairan dana.
Apabila saldo bantuan sudah masuk ke rekening KKS tetapi tidak ditarik hingga melewati tanggal tersebut, maka dana berpotensi ditarik kembali ke kas negara.
Dalam sistem penyaluran, kondisi ini dapat diartikan bahwa penerima dianggap sudah tidak membutuhkan bantuan atau bahkan tidak lagi terdata aktif.
Oleh karena itu, KPM sangat disarankan segera melakukan pengecekan saldo, baik melalui layanan mobile banking, mesin ATM, maupun melalui agen bank penyalur terdekat.
Bagi KPM yang hingga menjelang akhir Desember belum mendapati saldo bantuan masuk, situasi tersebut juga perlu disikapi dengan langkah yang tepat.
Tidak cairnya bantuan hingga batas akhir bisa menjadi indikasi bahwa status kepesertaan sudah tidak aktif atau tidak masuk dalam daftar salur susulan.
Dalam kondisi ini, penerima dianjurkan untuk berkoordinasi dengan pendamping sosial setempat guna melakukan pengecekan status melalui sistem SIKS-NG.
Langkah ini penting agar KPM mendapatkan kejelasan apakah masih terdaftar sebagai penerima aktif atau perlu melakukan pembaruan data di periode berikutnya.
Selain membahas penyelesaian bantuan tahun 2025, informasi yang beredar juga mulai menyinggung penyaluran PKH dan BPNT tahap 1 tahun 2026.
Tahap awal ini direncanakan mencakup alokasi bulan Januari, Februari, dan Maret 2026.
Walaupun belum masuk ke fase pencairan, sinyal ini menjadi pengingat bagi KPM untuk memastikan data kependudukan dan kepesertaan tetap valid agar tidak tertinggal pada penyaluran awal tahun depan.
Di luar bantuan PKH dan BPNT, terdapat pula kabar penting bagi penerima Program Indonesia Pintar.
Untuk siswa penerima PIP tahun 2025 yang dananya belum sempat dicairkan, pemerintah memberikan perpanjangan waktu aktivasi rekening.
Jika sebelumnya batas aktivasi hanya sampai akhir Desember 2025, kini diberikan kelonggaran hingga 31 Januari 2026.
Perpanjangan ini dimaksudkan agar peserta didik memiliki kesempatan lebih luas untuk mengaktifkan rekening SimPel, sehingga hak bantuan pendidikan tetap bisa diterima dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
Editor : Eka Rahmawati