RADAR BOGOR - Bantuan sosial (bansos) lanjutan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap keempat untuk alokasi Oktober, November, dan Desember 2025 disalurkan.
Penyaluran ini menjadi momentum krusial bagi jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), karena menjadi tahap terakhir di tahun 2025 sekaligus penentu keberlanjutan bantuan di tahun 2026.
Dilansir dari kanal YouTube Kabar Bansos, dana bantuan susulan telah mulai masuk ke Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Merah Putih melalui bank penyalur resmi, yakni Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Proses pencairan berlangsung bertahap di berbagai daerah sejak akhir Desember dan masih terus berjalan hingga batas waktu yang ditentukan.
Baca Juga: UMSK 8 Daerah di Jabar Termasuk Kota Bogor Jadi Polemik, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi: Ditetapkan Hari Ini
Namun, masyarakat perlu memahami bahwa waktu pencairan bantuan tahap keempat ini sangat terbatas. Tanggal 31 Desember 2025 sebagai batas akhir pengambilan bantuan.
Apabila dana yang telah masuk ke KKS tidak segera dicairkan hingga tenggat waktu tersebut, maka bantuan berpotensi dikembalikan ke kas negara.
Lebih dari sekadar keterlambatan pencairan, dampaknya bisa jauh lebih serius. Bantuan yang tidak diambil dapat dianggap sebagai indikasi bahwa penerima tidak lagi membutuhkan bantuan sosial.
Konsekuensinya, status kepesertaan PKH dan BPNT tahun 2026 dapat terancam dicoret dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Di sejumlah wilayah, pencairan telah dilakukan sejak Minggu, 28 Desember 2025, dan berlanjut pada Senin, 29 Desember 2025.
Namun, masyarakat perlu memahami bahwa waktu pencairan bantuan tahap keempat ini sangat terbatas. Tanggal 31 Desember 2025 sebagai batas akhir pengambilan bantuan.
Apabila dana yang telah masuk ke KKS tidak segera dicairkan hingga tenggat waktu tersebut, maka bantuan berpotensi dikembalikan ke kas negara.
Lebih dari sekadar keterlambatan pencairan, dampaknya bisa jauh lebih serius. Bantuan yang tidak diambil dapat dianggap sebagai indikasi bahwa penerima tidak lagi membutuhkan bantuan sosial.
Konsekuensinya, status kepesertaan PKH dan BPNT tahun 2026 dapat terancam dicoret dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Di sejumlah wilayah, pencairan telah dilakukan sejak Minggu, 28 Desember 2025, dan berlanjut pada Senin, 29 Desember 2025.
Baca Juga: Dua Hari Jelang Akhir Pencairan Bansos 2025, PKH hingga BPNT Susulan Cair Rp600 Ribu, Aktivasi Rekening PIP Diperpanjang
Proses distribusi masih berlangsung hingga akhir bulan, karena itu KPM disarankan aktif melakukan pengecekan saldo KKS, baik secara mandiri melalui ATM bank penyalur maupun dengan bantuan pendamping sosial setempat.
Pendamping sosial memiliki akses ke aplikasi resmi untuk memantau status pencairan bantuan PKH dan BPNT tahap keempat.
Melalui sistem tersebut, KPM dapat mengetahui apakah bantuan sudah berstatus “siap cair” atau masih dalam proses penyaluran.
Selain soal pencairan, pemerintah juga menegaskan pentingnya penggunaan bantuan secara tepat sasaran.
Proses distribusi masih berlangsung hingga akhir bulan, karena itu KPM disarankan aktif melakukan pengecekan saldo KKS, baik secara mandiri melalui ATM bank penyalur maupun dengan bantuan pendamping sosial setempat.
Pendamping sosial memiliki akses ke aplikasi resmi untuk memantau status pencairan bantuan PKH dan BPNT tahap keempat.
Melalui sistem tersebut, KPM dapat mengetahui apakah bantuan sudah berstatus “siap cair” atau masih dalam proses penyaluran.
Selain soal pencairan, pemerintah juga menegaskan pentingnya penggunaan bantuan secara tepat sasaran.