RADAR BOGOR - Jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia tengah dilanda kecemasan lantaran bansos BPNT dan PKH Tahap 4 belum juga masuk ke rekening KKS menjelang penutupan tahun.
Namun, kabar terbaru dari sistem SIKS-NG membawa angin segar, pemerintah memastikan dana bansos PKH BPNT yang tertunda tidak akan hangus dan telah menyiapkan skema pencairan susulan pada Januari 2026.
Hingga hari ini, Senin, 29 Desember 2025, proses verifikasi rekening untuk bansos PKH BPNT masih terus berjalan di tengah penyaluran serentak BLT Kesra senilai Rp900.000 yang kini memasuki termin akhir, dikutip dari channel YouTube Cek Bansos.
Banyak KPM yang melaporkan bahwa saldo KKS mereka masih nol meski status di aplikasi sudah menunjukkan Berhasil Cek Rekening. Berdasarkan pantauan terbaru, hal ini disebabkan oleh:
- Kendala Teknis Perbankan: Perbedaan kecepatan update data antar bank penyalur (BRI, BNI, Mandiri, dan BSI) mengakibatkan distribusi dana tidak serentak.
- Status Antrean: Nama Anda mungkin sudah lolos verifikasi, namun masih menunggu penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari pusat.
Kabar paling krusial bagi KPM adalah kepastian nasib dana bantuan. Jika hingga 31 Desember 2025 saldo Anda tetap kosong, pemerintah menjamin bantuan tersebut akan disalurkan pada Termin Susulan Tahap Pertama Januari 2026.
Kebijakan ini diambil karena adanya kendala teknis cut-off sistem di akhir tahun, sehingga hak KPM tetap akan diberikan pada triwulan pertama tahun depan.
Sembari menunggu BPNT, sebanyak 2,9 juta KPM terpantau mulai menerima surat undangan untuk mencairkan BLT Kesra sebesar Rp900.000.
- Target: KPM di Desil 1-4, serta perluasan bagi Desil 5 dan 6 yang lolos validasi.
- Lokasi: Pencairan dilakukan di Kantor Pos atau titik komunitas (Kelurahan/Kecamatan).
- Batas Waktu: Segera datangi titik lokasi sesuai jadwal di undangan Anda, karena batas pencairan serentak ini berakhir pada 31 Desember 2025.
Bagi warga peralihan dari PT Pos yang kartu KKS-nya berstatus Exclude atau Tidak Terdistribusi, Anda tidak perlu bingung.
Status tersebut muncul karena keterlambatan laporan dari bank penyalur ke Kemensos.
Pemerintah akan menjadwalkan ulang distribusi kartu KKS dan aktivasi rekening secara besar-besaran pada Januari 2026. Pastikan Anda tetap terdaftar dalam Desil 1-5 untuk menjaga kepesertaan.
Jangan tergiur informasi hoaks yang meminta data pribadi atau biaya admin. Selalu pantau status bantuan Anda secara mandiri melalui pendamping sosial setempat atau operator SIKS-NG di kantor desa/kelurahan.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga