RADAR BOGOR – Pencairan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Tahap 4 masih cair walaupun tidak masif.
Pemerintah juga menyalurkan multibansos bagi warga Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara yang terdampak banjir dan longsor.
BPNT merupakan bantuan sosial (bansos) reguler dari Kementerian Sosial yang cair empat kali dalam setahun. Nominal bantuan per tahap sebesar Rp200 ribu.
BPNT Tahap 4 cair sekaligus sebesar Rp600 ribu untuk periode Oktober–Desember 2025. Syarat penerima bansos ialah desil 1–4 pada DTSEN.
Pada 28 Desember 2025, KKS lama di Palopo, Sulawesi Selatan, masih cair. KKS lama nonlansia di Sulawesi Utara juga cair.
Sementara itu, pada 29 Desember 2025, penyaluran BPNT Tahap 4 masih berlangsung hingga 31 Desember 2025.
Terdapat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Nusa Tenggara, Magetan, Jawa Timur, Bandung, Jawa Barat, dan daerah lainnya yang melaporkan pencairan bansos tersebut.
Penyaluran bantuan sosial Kementerian Sosial dilakukan secara bertahap. Oleh karena itu, KPM diimbau untuk terus melakukan pengecekan saldo.
Jika KKS masih kosong, pengecekan dapat dilakukan secara berkala melalui ATM, agen bank, ataupun aplikasi mobile Bank Himbara, seperti Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BSI.
Aplikasi mobile Bank Himbara yang dapat digunakan antara lain Livin’ by Mandiri, Wondr by BNI, BRImo, dan BYOND by BSI. Pengecekan saldo melalui mobile banking dinilai lebih praktis.
KKS lama tahun 2017 juga dilaporkan mulai menerima pencairan BPNT Tahap 4 secara bertahap, seperti di Nusa Tenggara Barat dan Jawa Barat.
Apabila menghadapi hambatan dalam pencairan bansos, KPM dapat menghubungi pendamping sosial ataupun call center Kementerian Sosial di nomor 171.
KPM juga disarankan mengecek status kepesertaan bansos melalui aplikasi Cek Bansos yang dapat diunduh secara gratis melalui Play Store maupun App Store.
Penyaluran BPNT Tahap 4 yang tidak masif disebabkan oleh proses administratif yang melambat selama masa libur Natal dan Tahun Baru.
Penyaluran dilakukan secara bertahap, bukan serentak, untuk menghindari kelebihan beban sistem perbankan serta memastikan verifikasi data berjalan akurat.
Meski demikian, sejak pertengahan Desember, pencairan bansos reguler tersebut mulai dipercepat.
Proses verifikasi data pada Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial–Next Generation (SIKS-NG) masih berlangsung untuk sebagian KPM, termasuk penyesuaian domisili melalui Dukcapil.
Migrasi data ke Data Tunggal Sistem Ekonomi Nasional (DTSEN) menyebabkan KPM harus divalidasi ulang, namun hal tersebut tidak berarti penghapusan bansos secara permanen.
Kementerian Sosial memfokuskan penyaluran BPNT Tahap 4, PKH Tahap 4, serta penuntasan BLT Kesra menuju 35 juta KPM.
Progres penyaluran BPNT Tahap 4 menunjukkan lebih dari 28 juta KPM telah menerima bansos tersebut.
Hal ini berarti penyaluran BPNT Tahap 4 telah mencapai sekitar 80–85 persen, dengan target penerima sebanyak 18,3 juta KPM.
Penyaluran bansos tambahan difokuskan di wilayah Sumatra. Setiap kepala keluarga yang terdampak bencana banjir dan longsor akan memperoleh bantuan berupa Rp3 juta untuk pengisian rumah dan Rp5 juta untuk pemulihan ekonomi.
Dana bansos tersebut berada di luar bantuan beras 10 kilogram per bulan, uang lauk pauk sebesar Rp300 ribu hingga Rp450 ribu per bulan, pembangunan hunian sementara atau tetap, serta uang tunggu hunian sebesar Rp600 ribu.
Selain itu, terdapat santunan yang diklasifikasikan menjadi dua jenis. Santunan untuk ahli waris korban meninggal dunia sebesar Rp15 juta, sedangkan santunan bagi korban luka berat sebesar Rp5 juta.
Seluruh dana santunan akan disalurkan oleh Kementerian Sosial berdasarkan persetujuan wali kota atau bupati setempat.***
Editor : Eli Kustiyawati