RADAR BOGOR - Sejumlah keluarga penerima manfaat (KPM) mengeluhkan bantuan sosial (bansos) yang tak kunjung cair, meski nama mereka masih tercantum sebagai penerima.
Dilansir dari YouTube Pendamping Sosial, setelah ditelusuri melalui aplikasi pendamping sosial dan sistem penyaluran bantuan terbaru, muncul satu istilah yang belakangan ramai diperbincangkan: gagal BuRekol.
Istilah inilah yang kerap menjadi penyebab utama mengapa dana bansos belum juga masuk ke rekening penerima.
Gagal BuRekol merupakan singkatan dari gagal buka rekening kolektif, yaitu kondisi ketika proses pembukaan rekening bansos secara massal tidak berhasil. Padahal, rekening tersebut menjadi pintu utama penyaluran bantuan dari pemerintah kepada masyarakat.
Baca Juga: Bansos PKH dan BPNT Tahap 1 Tahun 2026 Segera Cair, Simak Kriteria Penerima yang Dipastikan Lolos dan yang Gugur
Jika proses ini gagal, otomatis bansos tidak dapat dicairkan meski penerima masih terdaftar. Salah satu penyebab dominan gagal BuRekol adalah status data KPM yang tidak aktif atau tidak valid di DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional).
DTSEN kini menjadi basis utama penyaluran bansos dan dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang tidak sinkron, tidak diperbarui, atau dinyatakan tidak memenuhi kriteria akan langsung berdampak pada pencairan bantuan.
Masalah yang sering ditemukan adalah ketidaksesuaian data kependudukan, mulai dari perbedaan satu huruf pada nama, NIK yang tidak identik, hingga alamat yang sudah berubah namun belum diperbarui di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Bahkan, kartu keluarga lama yang belum menggunakan barcode juga dapat menyebabkan data dianggap tidak valid oleh sistem.
Baca Juga: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Ingin Jalur Puncak 2 Bogor Nyambung ke Cianjur, Karawang hingga Purwakarta untuk Atasi Macet Horor
Selain itu, perubahan komposisi keluarga yang tidak dilaporkan turut memperparah situasi. Misalnya, anggota keluarga yang sudah pindah domisili, menikah, atau memiliki Kartu Keluarga baru namun masih tercatat dalam KK lama.
Kondisi ini membuat sistem mendeteksi adanya ketidakwajaran data, sehingga proses buka rekening kolektif otomatis ditolak.
Tak hanya soal administrasi, masalah rekening KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) juga menjadi faktor penghambat.
Kartu yang rusak, hilang, terblokir, atau terlalu lama tidak digunakan berpotensi mengganggu proses penyaluran.
Meski kasus ini tidak sebanyak persoalan data, tetap menjadi salah satu penyebab gagal BuRekol.
Faktor lainnya ketidaksinkronan NIK antara Disdukcapil dan bank penyalur (Himbara). Meski terdengar mustahil, kasus ini cukup sering terjadi, terutama akibat penggunaan basis data lama seperti DTKS yang belum sepenuhnya diperbarui.
Baca Juga: 5 Bantuan Sosial Pemerintah Cair Awal 2026, Persiapan Menjelang Ramadan dan Idul Fitri
Namun, yang sering disalahpahami masyarakat, status gagal BuRekol bukan berarti bansos dihapus permanen.
Dalam banyak kasus, bantuan tetap dapat cair pada tahap berikutnya setelah data diperbaiki dan divalidasi ulang. Proses sinkronisasi memang membutuhkan waktu, sehingga KPM diimbau untuk bersabar dan aktif memperbaiki data kependudukan mereka.
Oleh sebab itu pentingnya tertib administrasi kependudukan, setiap perubahan data wajib segera dilaporkan karena pengurusan dokumen seperti KTP dan KK tidak dipungut biaya. Jika ditemukan pungutan liar, masyarakat diminta untuk segera melapor.
Dengan memahami penyebab gagal BuRekol, masyarakat diharapkan tidak panik dan dapat mengambil langkah yang tepat. Pembaruan data menjadi kunci agar bansos kembali mengalir ke tangan yang berhak.