RADAR BOGOR - Memasuki awal tahun baru 2026, ditegaskan kembali pentingnya ketepatan waktu dalam mencairkan bantuan sosial (bansos).
Sejumlah bantuan merupakan sisa alokasi tahun anggaran sebelumnya yang telah masuk ke rekening atau tersedia di PT Pos, tetapi belum dimanfaatkan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Dilansir dari kanal Klik Bansos, awal 2026 menjadi masa krusial karena sebagian bantuan yang belum dicairkan pada periode sebelumnya berisiko dikembalikan ke kas negara.
Dana yang sudah masuk ke KKS atau tercatat siap salur di PT Pos harus segera dicairkan sesuai ketentuan, karena sistem penyaluran kini berbasis waktu dan validasi otomatis.
Lalu terkait Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra), bantuan tunai dengan nominal hingga ratusan ribu rupiah masih dapat diterima oleh KPM yang lolos verifikasi.
Penerima tidak hanya terbatas pada desil bawah, tetapi juga keluarga yang dinilai layak berdasarkan hasil pemutakhiran data. Bantuan ini wajib segera dicairkan agar tidak hangus di awal tahun.
Di sisi lain PKH tetap menjadi bantuan utama bagi keluarga rentan. Di awal 2026, hak pencairan masih tersedia bagi pemegang KKS lama maupun penerima susulan yang sebelumnya terkendala teknis.
KPM disarankan mengecek saldo secara berkala karena dana yang sudah tersedia tidak akan bertahan lama jika tidak diambil.
Selain itu BPNT yang belum dicairkan pada tahap-tahap sebelumnya masih bisa dimanfaatkan oleh sebagian KPM. Bantuan ini umumnya langsung masuk ke rekening dan dapat digunakan sesuai ketentuan. Keterlambatan pencairan berpotensi menyebabkan dana ditarik kembali oleh sistem.
Tak hanya itu bantuan pendidikan tetap menjadi prioritas di awal 2026. Nominal bantuan berbeda sesuai jenjang pendidikan dan hanya bisa diterima apabila rekening SimPel sudah diaktivasi.
Jika status bantuan sudah muncul namun dana belum masuk, aktivasi rekening menjadi langkah wajib agar hak anak tidak hilang.
Selain bantuan tunai, KPM juga berhak menerima bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng. Penyaluran dilakukan melalui undangan resmi dengan membawa dokumen kependudukan. Bantuan ini merupakan bagian dari penyaluran yang belum diambil pada periode sebelumnya.
Bantuan tambahan dengan nominal tertentu masih tercatat bagi KPM peralihan sistem penyaluran. Bantuan ini umumnya berasal dari alokasi yang tertunda akibat perubahan mekanisme dari PT Pos ke KKS Merah Putih. KPM perlu memastikan statusnya agar tidak terlewat kembali.
Kendala Distribusi KKS
Sebagian KPM hingga awal 2026 belum menerima KKS baru akibat kendala distribusi. Status seperti gagal distribusi atau terlewat masih menunggu kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat. Dalam kondisi ini, KPM disarankan aktif berkoordinasi dengan pendamping sosial setempat.
Pemutakhiran data dilakukan sehingga beberapa kategori tidak lagi menerima bansos, antara lain KPM meninggal dunia, alamat tidak valid, memiliki anggota keluarga dengan penghasilan di atas ketentuan, menyalahgunakan bantuan untuk kebutuhan tidak sesuai seperti game online terlarang, atau secara sadar menolak bantuan.
Editor : Eka Rahmawati