RADAR BOGOR - Memasuki awal tahun 2026, kabar pencairan bantuan sosial kembali menjadi sorotan publik.
Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) tengah mempersiapkan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap pertama untuk alokasi bulan Januari, Februari, dan Maret 2026.
Kabar ini menjadi angin segar bagi jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia. Namun, di balik kabar gembira tersebut, terdapat fakta penting yang wajib diketahui masyarakat.
Baca Juga: Perubahan Status PKH dan BPNT Awal 2026 Bikin Panik, Ini Penyebab Resmi, Kriteria Dicoret, dan KPM Prioritas Penerima Bansos Terbaru
Tidak semua penerima lama akan kembali mendapatkan bantuan.
Sejumlah kategori dipastikan tidak lagi menerima PKH dan BPNT di tahun 2026, seiring dengan kebijakan pemutakhiran data dan pengetatan kriteria penerima.
Pemerintah memastikan anggaran PKH dan BPNT tahap 1 tahun 2026 telah disiapkan.
Artinya, pencairan bantuan tinggal menunggu proses teknis dan finalisasi data.
Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) milik KPM dipastikan akan segera terisi apabila memenuhi seluruh syarat yang berlaku.
Baca Juga: KPM Jangan Dulu Panik, Status Bansos PKH dan BPNT Berubah di Awal Tahun 2026, Ternyata 3 Faktor Ini Penyebabnya
Pencairan tahap pertama ini menyasar masyarakat yang masih tercatat aktif dalam Data Terpadu Sosial Nasional (DTSEN), sistem baru pengganti DTKS yang kini menjadi acuan utama penyaluran bansos.
Siapa yang Dipastikan Masih Cair?
Dilansir dari kanal YouTube Kabar Bansos, berdasarkan ketentuan terbaru, bantuan PKH dan BPNT hanya diberikan kepada keluarga yang berada pada desil 1 hingga desil 5, yakni kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah.
Sementara itu, masyarakat pada desil 6 hingga 9 dipastikan tidak lagi menerima bantuan.
Baca Juga: Bansos di Tahun Baru 2026 Masuk Masa Transisi, BLT Kesra Susulan dan PKH BPNT Masih Berlanjut Termasuk Bagi KPM Yang Terkendala Status SPM
Selain itu, KPM yang masih memiliki komponen aktif dalam keluarga menjadi prioritas utama, antara lain:
1. Balita
2. Anak sekolah jenjang SD, SMP, dan SMA
3. Lansia
4. Penyandang disabilitas
Baca Juga: Dahului Minibus di Tanjungsari Kabupaten Bogor, Nyawa Pengendara Motor Tidak Dapat Diselamatkan, Begini Kronologisnya
Selama komponen tersebut masih tercatat aktif dan tervalidasi, peluang bantuan cair tetap terbuka lebar di tahun 2026.
Pemerintah juga kembali menurunkan petugas Dinas Sosial untuk melakukan survei lapangan.
KPM akan ditanya terkait kondisi ekonomi, kepemilikan aset seperti kendaraan, ternak, sawah, maupun usaha lainnya.
Hasil survei ini menentukan kelayakan penerima bansos ke depan.
Di sejumlah wilayah, khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur, telah diterapkan kebijakan graduasi mandiri bagi KPM yang telah menerima bantuan lebih dari lima tahun.
Baca Juga: Tabrakan Beruntun 5 Mobil di Serpong Tangsel Saat Malam Tahun Baru, Dipicu Pengemudi Kurang Konsentrasi karena Bertikai dengan Pasangannya
Mereka dinilai sudah lebih mandiri dan akan digantikan oleh keluarga baru yang lebih membutuhkan.
Pemerintah juga menegaskan sejumlah kategori yang otomatis dicoret dari daftar penerima, antara lain:
1. Berpenghasilan di atas UMP/UMK
2. Pensiunan ASN, TNI, dan Polri
3. Guru tersertifikasi dan tenaga kesehatan
4. Pemilik atau pengurus perusahaan
5. Perangkat desa
Baca Juga: Berlaku Mulai 2026 Tiga Golongan Ini bakal Terima PKH dan BPNT Seumur Hidup, Anda Termasuk?
6. Penerima gaji rutin dari APBN/APBD
7. Penerima bantuan lain
8. Alamat tidak ditemukan atau pindah domisili
9. Data ganda atau penerima meninggal dunia
Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap bantuan sosial tepat sasaran dan benar-benar menyentuh masyarakat paling membutuhkan.***