RADAR BOGOR - Di hari pertama tahun 2026, tidak sedikit Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dikejutkan dengan perubahan status bansos dari "Ya" menjadi "Tidak" saat dilakukan pengecekan.
Fenomena ini memicu kepanikan massal di kalangan penerima PKH dan BPNT, namun Kementerian Sosial menegaskan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari transisi besar sistem administrasi nasional.
KPM perlu untuk memahami mekanisme teknis yang sedang berlangsung agar tidak salah langkah dalam melakukan komplain atau pemutakhiran data.
Baca Juga: Perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta Menuju Aceh Tamiang, Menelusuri Sisa Banjir di Ujung Sumatera
Dikutip dari channel YouTube Klik Bansos, perubahan status yang terlihat di laman resmi https://cekbansos.kemensos.go.id per tanggal 1 Januari 2026 bukan berarti Anda dicoret secara permanen. Terdapat tiga alasan utama di balik sinkronisasi sistem ini, yiatu sebagai berikut:
1. Tutup Buku Anggaran:
Setiap awal tahun, sistem melakukan pembaruan Surat Keputusan (SK) penetapan penerima baru untuk periode Januari-Maret 2026. Selama data belum ditarik sepenuhnya ke server publik, status akan terlihat nonaktif.
2. Migrasi ke Sistem DTSEN
Tahun 2026 menjadi tahun transisi penuh dari DTKS menuju Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Proses pembersihan data (cleansing) dilakukan untuk mencocokkan NIK secara real-time dengan data Dukcapil.
3. Verifikasi Rekening Himbara
Bank penyalur tengah melakukan pengecekan keaktifan rekening kolektif untuk memastikan bantuan tidak salah sasaran.
KPM disarankan untuk menunggu hingga minggu kedua atau ketiga Januari 2026 saat data sistem mulai stabil.
Di sisi lain, ada tiga komponen yang masuk ke dalam kriteria penerima bansos seumur hidup, yaitu sebagai berikut:
1. Lansia
KPM yang memiliki komponen lanjut usia dalam keluarganya akan tetap menerima bantuan sosial dari pemerintah seumur hidup mereka.
2. Penyandang Disabilitas Berat
KPM dengan anggota keluarga yang mengalami keterbatasan fisik atau mental kategori berat juga masuk ke dalam kategori KPM bansos seumur hidup.
3.ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa)
Begitupula dengan ODGJ, mereka juga masuk ke dalam kelompok yang membutuhkan bantuan sosial secara berkelanjutan untuk mendukung kelangsungan hidup.
Pemerintah mulai memberlakukan pembatasan durasi bantuan maksimal 5 tahun bagi KPM usia produktif. Namun, sebagai solusi bagi mereka yang akan tergraduasi, pemerintah menawarkan program Pahlawan Ekonomi (PPSE).
Baca Juga: Kenang Gugurnya Personel Satgas Damai Cartenz, Resimen III Pelopor Ziarah Makam Brigadir Iqbal
KPM usia produktif yang memiliki kemauan berwirausaha dapat mengajukan bantuan modal usaha hingga Rp5.000.000. Program ini dirancang agar masyarakat tidak hanya bergantung pada bansos, tetapi mampu mandiri secara ekonomi setelah masa bantuan habis.
Kementerian Sosial juga memperingatkan beberapa hal yang dapat membuat kepesertaan Anda dicoret seketika:
-Adanya anggota keluarga dalam satu KK yang menjadi TNI, Polri, atau karyawan dengan gaji di atas UMR/UMP.
-Penyalahgunaan dana bantuan untuk hal-hal yang dilarang, seperti membeli rokok, minuman keras, atau terlibat dalam game online terlarang.
Jika hingga akhir Januari 2026 statsus bansos masih menunjukan keterangan "Tidak", segera hubungi pendamping sosial atau operator Siks-NG di desa/kelurahan setempat untuk mengeceknya untuk mendapatkan solusi dari masalah tersebut.***
Editor : Asep Suhendar