RADAR BOGOR - Kebijakan baru pemerintah per 1 Januari 2026 membawa perubahan besar bagi masa depan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial atau bansos.
Selain adanya migrasi sistem ke data DTSEN yang menyebabkan status berubah sementara, pemerintah kini resmi membatasi durasi bantuan PKH atau BPNT bagi KPM usia produktif maksimal 5 tahun.
Kendati demikian, pemerintah menyiapkan bantuan ekonomi berupa modal usaha hingga Rp5 juta bagi KPM yang ini mandiri secara ekonomi.
Langkah ini diambil untuk mendorong graduasi mandiri sekaligus memberikan solusi nyata bagi keluarga prasejahtera agar tidak hanya bergantung pada bantuan tunai bulanan.
Teruntuk KPM yang masuk dalam kategori usia produktif dan khawatir kepesertaannya segera berakhir karena aturan 5 tahun, pemerintah menawarkan jalur Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) atau Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE).
Dilansir dari kanal Youtube Klik Bansos, berikut manfaat hingga syarat yang harus ditempuh oleh KPM agar bisa mandiri secara ekonomi dengan program tersebut.
-Manfaat: Bantuan modal usaha hingga Rp5.000.000 untuk rintisan bisnis.
-Pendampingan: KPM tidak hanya diberi uang, tetapi juga bimbingan teknis agar usaha yang dijalankan berkelanjutan.
-Syarat: Memiliki kemauan kuat untuk keluar dari garis kemiskinan dan mendaftarkan diri melalui pendamping sosial setempat.
Meski aturan diperketat, pemerintah telah mengesahkan tiga kategori KPM yang diprioritaskan menerima bantuan PKH dan BPNT tanpa batas waktu (seumur hidup), yaitu KPM Lansia, Penyandang Disabilitas Berat, dan Keluarga dengan Anggota ODGJ.
Baca Juga: Perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta Menuju Aceh Tamiang, Menelusuri Sisa Banjir di Ujung Sumatera
Jangan terburu-buru merasa dicoret jika saat mengecek di laman resmi Kemensos, status Anda berubah. Hal ini disebabkan oleh:
-Sinkronisasi DTSEN: Perpindahan basis data dari DTKS ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DETESEN) yang memerlukan waktu verifikasi ulang NIK.
-Update SK Januari-Maret: Penarikan data dari server pusat ke tampilan publik biasanya mengalami keterlambatan di minggu pertama tahun anggaran baru.
-Validasi Perbankan: Pengecekan ulang rekening oleh Bank Himbara untuk memastikan penyaluran Tahap 1 2026 berjalan lancar.
Kemensos memberikan peringatan bahwa status Ya bisa berubah menjadi tidak secara permanen jika bantuan disalahgunakan.
KPM yang terdeteksi menggunakan dana bansos untuk game online terlarang, membeli rokok, atau minuman keras akan langsung dihapus dari daftar penerima tanpa kompromi.***