RADAR BOGOR - Memasuki awal tahun 2026, sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dibuat resah oleh perubahan data bantuan sosial (bansos) yang muncul di aplikasi Cek Bansos.
Dilansir dari kanal Cek Bansos, status kepesertaan yang sebelumnya aktif mendadak berubah menjadi “Tidak” atau bahkan tidak tampil sama sekali, baik untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga PBI Jaminan Kesehatan.
Kondisi ini memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat, mulai dari dugaan penghapusan bantuan hingga isu bantuan dihentikan permanen.
Padahal, perubahan tersebut berkaitan erat dengan proses administrasi rutin tahunan dalam sistem penyaluran bansos.
Klarifikasi Perubahan Status “Tidak” di Aplikasi Cek Bansos
Perubahan status kepesertaan di awal tahun bukanlah hal baru dalam sistem bantuan sosial. Setiap akhir tahun anggaran, pemerintah melakukan proses tutup buku anggaran, yang pada tahun sebelumnya berakhir pada 31 Desember.
Setelah itu, data penerima bansos harus disesuaikan kembali dengan alokasi anggaran dan kebijakan tahun berjalan.
Akibatnya, saat memasuki awal 2026, sistem Cek Bansos berada dalam masa transisi karena menunggu penerbitan Surat Keputusan (SK) penetapan penerima bantuan yang baru.
Dalam fase ini, status kepesertaan KPM bisa sementara dinonaktifkan atau tidak ditampilkan. Hal ini bukan berarti bantuan dihapus atau KPM dicoret secara permanen.
Data masih diproses oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) bersama Kementerian Sosial untuk memastikan penerima sesuai dengan hasil pemutakhiran terbaru.
Selama data KPM masih berada dalam kelompok desil kesejahteraan yang menjadi prioritas, khususnya desil 1 hingga desil 5, maka status bantuan akan kembali aktif secara otomatis setelah proses sinkronisasi sistem selesai.
Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak mudah percaya pada informasi yang tidak jelas sumbernya, termasuk isu-isu yang beredar di media sosial yang menyebut bantuan dihapus karena alasan tertentu, seperti aktivitas tertentu di luar ketentuan.
Pemerintah menegaskan bahwa penentuan penerima bansos tetap berbasis data kesejahteraan dan hasil verifikasi resmi, bukan sekadar isu atau kabar sepihak.
Perkembangan Terbaru BPNT Tahap 4 yang Sempat Tertunda
Selain perubahan status di aplikasi Cek Bansos, perhatian KPM juga tertuju pada nasib BPNT tahap 4 dengan alokasi Oktober hingga Desember yang belum sempat dicairkan hingga pergantian tahun.
Kondisi ini dialami oleh sebagian penerima yang status bantuannya masih tertahan dalam proses administrasi.
Memasuki awal Januari 2026, terdapat perkembangan positif dalam sistem penyaluran.
Hasil pemantauan menunjukkan adanya perubahan status di sistem pendataan sosial, dari yang sebelumnya berada pada tahap “proses cek rekening” menjadi SI atau Standing Instruction.
Perubahan ini memiliki arti penting karena menunjukkan bahwa perintah pemindahan dana sudah diterbitkan dan bantuan siap memasuki tahap pencairan.
Dengan status SI tersebut, BPNT tahap 4 yang tertunda memiliki peluang besar untuk disalurkan melalui termin susulan.
Penyaluran ini diperkirakan berlangsung pada awal tahun 2026, baik di bulan Januari, Februari, maupun Maret, menyesuaikan kesiapan teknis dan mekanisme perbankan penyalur.
Bagi KPM yang mengalami keterlambatan, perkembangan ini menjadi sinyal positif bahwa hak bantuan masih diproses dan tidak hangus.***
Editor : Eli Kustiyawati