RADAR BOGOR - Pemerintah memastikan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tetap menjadi tulang punggung kebijakan bantuan sosial pada tahun 2026.
Kedua program ini dipertahankan karena dinilai paling efektif dalam melindungi kelompok masyarakat miskin dan rentan.
Program Keluarga Harapan atau PKH terus disalurkan sebagai bantuan tunai bersyarat.
Bantuan ini menyasar keluarga kurang mampu dengan komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial sebagai upaya memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Melalui PKH, pemerintah mendorong keluarga penerima untuk tetap mengakses layanan kesehatan dan pendidikan.
Ibu hamil, balita, anak sekolah, lansia, serta penyandang disabilitas menjadi kelompok prioritas dalam program ini.
Selain PKH, Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT juga dipastikan berlanjut pada 2026.
Program ini bertujuan menjaga ketahanan pangan keluarga miskin dengan memberikan bantuan non-tunai untuk pembelian bahan pokok.
BPNT disalurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera dan hanya dapat digunakan di e-warong atau mitra resmi pemerintah.
Dengan mekanisme ini, bantuan diharapkan tepat sasaran dan benar-benar digunakan untuk kebutuhan pangan.
Pemerintah menilai BPNT lebih efektif dibanding bantuan tunai murni karena dapat menekan risiko penyalahgunaan dana. Di sisi lain, kualitas gizi keluarga penerima juga lebih terjamin.
Penyaluran PKH dan BPNT pada 2026 akan semakin selektif dengan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.
Sistem data terpadu ini digunakan untuk memastikan hanya masyarakat yang benar-benar berhak yang menerima bantuan.
Pemerintah juga mendorong adanya pembaruan dan validasi data secara berkala di tingkat daerah.
Masyarakat diminta aktif melaporkan perubahan kondisi ekonomi agar data penerima bansos tetap akurat.
Ke depan, PKH dan BPNT tidak hanya difokuskan sebagai bantuan konsumtif.
Pemerintah mengaitkan kedua program ini dengan upaya pemberdayaan ekonomi agar keluarga penerima mampu meningkatkan kemandirian.
Dengan keberlanjutan PKH dan BPNT yang lebih terarah dan berbasis data, pemerintah berharap tingkat kemiskinan dapat ditekan secara berkelanjutan.
Target jangka panjangnya adalah mendorong keluarga penerima keluar dari ketergantungan bansos menuju kehidupan yang lebih mandiri dan sejahtera.***
Editor : Eli Kustiyawati