RADAR BOGOR - Pemerintah mulai menyalurkan bantuan sosial (bansos) susulan tahap 4 tahun anggaran 2025 sekaligus mempersiapkan pencairan tahap 1 tahun anggaran 2026.
Dilansir dari YouTube Klik Bansos, memasuki awal Januari, sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melaporkan saldo Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) telah terisi dengan nominal bervariasi, mulai dari Rp400.000 hingga Rp1,8 juta.
Informasi ini menjadi perhatian masyarakat, terutama di tengah perubahan status kepesertaan bansos di sistem Cek Bansos Kementerian Sosial yang sempat viral karena banyak status berubah dari “Ya” menjadi “Tidak”.
Rincian Saldo Bansos yang Mulai Cair Awal Januari
Berdasarkan pemantauan awal Januari, berikut rincian bantuan sosial yang mulai masuk ke rekening KKS:
1. BPNT Tahap 4 Tahun Anggaran 2025 – Rp600.000Banyak KPM melaporkan saldo Rp600.000 telah masuk ke KKS.
Bantuan ini merupakan pencairan susulan BPNT tahap 4, meski batas penyaluran sebelumnya tercatat pada Desember 2025.
Saat ini, status di aplikasi SIKS NG sebagian besar sudah berubah menjadi SE (Standing Instruction), yang menandakan pencairan akan dilakukan dalam rentang 1–7 hari ke depan.
2. BPNT Penebalan untuk KKS Baru – Rp400.000Saldo Rp400.000 ditujukan bagi KPM pemegang KKS baru yang sebelumnya belum menerima bantuan penebalan BPNT.
Jika status telah SE, bantuan susulan ini dipastikan siap dicairkan.
3. BLT Kesra – Rp900.000Bantuan sebesar Rp900.000 merupakan BLT Kesra tahap terakhir, yang diberikan kepada KPM KKS lama maupun KKS baru yang belum menerima pencairan sebelumnya.
4. Program Indonesia Pintar (PIP) Tahap 3 – hingga Rp1,8 JutaBantuan pendidikan PIP tahap 3 tahun anggaran 2025 juga mulai disalurkan dengan rincian:
• SD/sederajat: Rp450.000
• SMP/sederajat: Rp750.000
• SMA/sederajat: Rp1.800.000
Penerima wajib melakukan aktivasi rekening paling lambat 31 Januari 2025. Jika tidak diaktivasi hingga batas waktu, dana berpotensi dikembalikan ke kas negara.
Status Bansos Berubah Menjadi “Tidak”, Apa Artinya?
Perubahan status bansos dari “Ya” menjadi “Tidak” di awal Januari 2026 tidak serta-merta berarti KPM dicoret sebagai penerima bantuan sosial. Kondisi ini umum terjadi setiap pergantian tahun anggaran.
Beberapa penyebab perubahan status tersebut antara lain:
• Pembaruan tahun anggaran dan pemutakhiran data dari 2025 ke 2026
• Proses verifikasi dan validasi ulang penerima bansos
• Sinkronisasi rekening bank dengan DTKS (cek SPAN)
• Data masih dalam antrean verifikasi sistem
Baca Juga: Saldo Bansos Rp400 Ribu hingga Rp1,8 Juta Cair Januari 2026, Cek Status KKS Anda Segera
Status bantuan baru dinyatakan benar-benar berhenti apabila KPM masuk kriteria graduasi, seperti dinilai sudah mampu secara ekonomi, menerima bantuan melebihi batas waktu tertentu, atau data NIK tidak sinkron dengan Dukcapil.
Langkah yang Disarankan Jika Status Berubah
Bagi KPM yang mengalami perubahan status, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:
• Mengecek status bansos secara berkala hingga pertengahan Januari 2026
• Mengonfirmasi status kepesertaan melalui pendamping sosial atau pendamping PKH
• Memastikan data NIK, rekening KKS, dan identitas kependudukan telah sesuai
Aplikasi SIKS NG dinilai lebih akurat dibandingkan situs Cek Bansos karena menampilkan data teknis pencairan secara lebih detail.
Jadwal Pencairan PKH dan BPNT Tahap 1 Tahun Anggaran 2026
Untuk bansos PKH dan BPNT tahap 1 tahun anggaran 2026, Januari menjadi tahap administrasi yang meliputi:
• Verifikasi dan validasi lapangan oleh Dinas Sosial
• Sinkronisasi dan pengecekan rekening KKS
Pencairan PKH dan BPNT tahap 1 diperkirakan mulai dilakukan pada Februari hingga Maret 2026, sementara Januari difokuskan untuk persiapan dan penyaluran susulan tahap terakhir tahun anggaran 2025.
Dengan memahami alur pencairan dan perubahan status ini, KPM diharapkan tidak panik serta tetap memantau perkembangan resmi agar tidak melewatkan hak bantuan yang diterima.***
Editor : Eli Kustiyawati