RADAR BOGOR - Awal tahun 2026 menghadirkan kabar terbaru bagi para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Bagi KPM PKH BPNT yang kartu KKS-nya belum menerima pencairan tahap 4 di akhir 2025, informasi terkini menunjukkan adanya proses pencairan susulan serta mekanisme verifikasi data yang sedang berlangsung.
Mengetahui update ini penting agar KPM PKH BPNT tidak panik melihat perubahan status sementara di aplikasi cek bansos maupun di SIKS-NG.
1. Pencairan BPNT Tahap 4 Dimulai Awal Januari 2026
Dilansir dari kanal Naura vlog, bagi pemilik KKS lama maupun baru yang belum menerima BPNT tahap 4, ada kabar baik.
Pencairan susulan dilaporkan mulai masuk pada minggu pertama Januari 2026. Banyak KPM sempat khawatir batas akhir pencairan yang diyakini berakhir pada 31 Desember 2025 akan membuat dana dikembalikan ke kas negara.
Namun, prediksi mengacu pada pengalaman tahun sebelumnya, batas akhir kemungkinan diperpanjang hingga 15 Januari 2026.
Sebagai bukti, pada 3 Januari 2026, sejumlah KPM dilaporkan menerima saldo Rp600.000 di kartu KKS mereka, ditambah dengan bantuan penebalan Rp400.000 bagi penerima yang peralihan dari PT Pos ke KKS baru.
2. Perubahan Status di Aplikasi Cek Bansos dan SIKS-NG
Sejumlah KPM mendapati status mereka di aplikasi cek bansos berubah dari “Ya” menjadi “Tidak”. Fenomena ini sempat menimbulkan kebingungan dan kekhawatiran.
Penting dipahami bahwa perubahan status ini bukan berarti bantuan gagal cair. Saat ini proses verifikasi dan validasi data untuk tahap 1 tahun 2026 masih berjalan.
Baca Juga: Drama Menarik Perebutan Sepatu Emas, Berikut Daftar Sementara Top Skor Premier League Musim Ini
KPM dianjurkan menunggu hingga proses “Final Closing” di aplikasi SIKS-NG selesai. Selama nama masih tercantum, kemungkinan besar bantuan tetap dapat dicairkan.
3. Kriteria Kelayakan dan Penyebab Gagal Cair
Apabila setelah 15 Januari 2026 status di aplikasi masih “Tidak”, maka besar kemungkinan KPM memang tidak memenuhi syarat untuk menerima bantuan tahap 1.
Beberapa faktor penyebabnya antara lain data kependudukan seperti e-KTP yang belum tersinkronisasi, atau perubahan komponen keluarga yang belum diperbarui, misalnya anak yang naik jenjang sekolah dari SD ke SMP.
Oleh karena itu, pengecekan data secara berkala sangat dianjurkan untuk memastikan kelayakan.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga