RADAR BOGOR—Pemerintah menjamin bahwa berbagai program bantuan sosial atau bansos akan berlanjut hingga 2026.
Di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah, kebijakan penyaluran bansos ini merupakan bagian dari rencana untuk mempertahankan daya beli masyarakat rentan.
Kementerian Sosial meminta penyaluran bansos menjadi lebih tepat sasaran, berbasis data, dan berorientasi pada masa depan, seperti yang dilansir AsatuNews.
Fokusnya tidak hanya pada bantuan konsumsi; itu mencakup pendidikan, perawatan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi keluarga penerima manfaat.
Anggaran perlindungan sosial nasional meningkat, menguatkan komitmen tersebut. Pemerintah berharap program yang berlanjut ini dapat memberikan keamanan bagi masyarakat dan menghentikan ketimpangan sosial yang semakin meningkat.
Anggaran Perlindungan Sosial meningkat secara signifikan pada 2026
Pemerintah memproyeksikan anggaran perlindungan sosial pada 2026 mencapai Rp508,2 triliun, naik sekitar 8,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya, untuk membantu sekitar 100 juta keluarga miskin dan rentan di seluruh Indonesia memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Menurut Kementerian Sosial, kenaikan anggaran ini menunjukkan kepedulian negara terhadap kelompok masyarakat yang paling terdampak oleh situasi ekonomi sambil mempertahankan stabilitas sosial nasional.
Program Bansos Tetap Aktif di 2026
Sebagian besar program inovatif terus beroperasi dan tersedia bagi mereka yang memenuhi kriteria.
Program Keluarga Harapan (PKH)
Bansos PKH masih merupakan inti dari bantuan tunai bersyarat. Keluarga penerima manfaat termasuk ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, orang tua, dan penyandang disabilitas berat.
Bantuan yang diberikan bervariasi sesuai kategori, seperti:
- Ibu hamil dan anak usia dini: Rp750.000 per tahap atau Rp3.000.000 per tahun
- Pendidikan SD/sederajat: Rp225.000 per tahap atau Rp900.000 per tahun
- Pendidikan SMP/sederajat: Rp375.000 per tahap atau Rp1.500.000 per tahun
- Pendidikan SMA/sederajat: Rp500.000 per tahap atau Rp2.000.000 per tahun
- Lansia dan disabilitas berat: Rp600.000 per tahap atau Rp2.400.000 per tahun
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
Program Sembako, juga dikenal sebagai BPNT, diberikan setiap bulan dalam bentuk saldo elektronik senilai Rp200.000.
Saldo ini dapat digunakan untuk membeli beras, telur, dan makanan sehat lainnya di warong elektronik resmi.
Dalam kenyataannya, dana BPNT biasanya dicairkan sekaligus dalam tiga bulan, atau sebesar Rp600.000 per tahap.
Program Indonesia Pintar (PIP)
PIP masih menjadi andalan sektor pendidikan untuk mencegah anak putus sekolah. Bantuan PIP 2026 disesuaikan dengan jenjang pendidikan, yaitu:
- SD/SDLB/Paket A: maksimal Rp450.000 per tahun
- SMP/SMPLB/Paket B: maksimal Rp750.000 per tahun
- SMA/SMALB/Paket C: maksimal Rp1.800.000 per tahun
PBI JKN BPJS Kesehatan
Selain itu, pemerintah mempertahankan skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN), di mana masyarakat miskin mendapatkan akses ke layanan kesehatan melalui pembayaran penuh iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp42.000 per bulan.
ATENSI dan Bansos Disabilitas
Orang tua dan penyandang disabilitas masih dapat memanfaatkan Program Assistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI).
Jenis bantuan yang dapat diberikan mencakup uang tunai, sembako, alat bantu, dan pelatihan, dengan total sekitar Rp600.000 per triwulan atau Rp2,4 juta per tahun.
Program yang tak dilanjutkan di 2026
Tidak semua bansos terus beroperasi. Pemerintah menegaskan bahwa BLT Kesejahteraan Rakyat atau BLT Mitigasi Risiko Pangan tidak akan diberikan lagi mulai 2026. Program ini dianggap sebagai stimulus temporer dan telah mencapai tujuannya.
Bantuan yang lebih berkelanjutan dan berdampak jangka panjang, terutama yang mendorong kemandirian ekonomi keluarga, akan menjadi fokus pemerintah ke depan.
Pengamanan dan Penilaian Data Penerima
Sistem penyaluran bansos akan semakin ketat mulai 2026. Setiap penerima harus terdaftar dan aktif dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Selain itu, penerima PKH dan BPNT kategori reguler akan diperiksa jika mereka telah menerima bantuan selama lima tahun berturut-turut.
Keluarga yang dianggap tidak mampu secara finansial dapat diberhentikan dari kepesertaan dan statusnya dialihkan ke keluarga yang lebih membutuhkan. Lansia dan penyandang disabilitas berat tidak dapat menggunakan kebijakan ini.
Persyaratan untuk Daftar Bansos 2026 yang Harus Dipenuhi
Untuk terdaftar sebagai penerima bansos 2026, individu harus memenuhi syarat-syarat berikut:
- Warga Negara Indonesia dengan KTP dan KK valid
- Terdaftar dalam DTKS atau DTSEN
- Termasuk keluarga miskin atau rentan miskin (desil 1–5)
- Bukan ASN, TNI, atau Polri
- Tidak menerima bantuan sejenis dari program pemerintah lain
- Memiliki NIK valid dan e-KTP terekam
- Bersedia diverifikasi oleh pendamping sosial
Cara Mengetahui Penerima Bantuan Sosial 2026
Bansos dapat dilacak dengan dua cara resmi oleh masyarakat.
Menggunakan situs web resmi Kemensos
Akses cekbansos.kemensos.go.id dan masukkan nama lengkap Anda. Kemudian, isi kode captcha. Jenis bansos dan status pencairan akan ditampilkan dalam hasil pencarian.
Lewat aplikasi Check Bansos
Setelah mengunduh aplikasi Cek Bansos, masuk dengan NIK dan KK Anda. Aplikasi ini memiliki menu Usul dan Sanggah untuk orang-orang yang merasa layak namun belum terdaftar, selain fitur cek penerima.
Jadwal Pencairan Bansos 2026
PKH dan BPNT diberikan setiap tiga bulan sekali dalam empat tahap setiap tahun, mengikuti pola tahun sebelumnya.
Penerima disarankan untuk memeriksa status mereka secara teratur karena pemerintah tidak menetapkan tanggal pencairan yang pasti.
Pendaftaran bansos untuk calon penerima baru dapat dilakukan secara offline di kantor desa dan kelurahan atau melalui aplikasi online. Setelah itu, data akan diverifikasi sebelum ditetapkan sebagai penerima manfaat. (***)
Editor : Yosep Awaludin