RADAR BOGOR - Awal tahun 2026 membawa perubahan besar bagi jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.
Pemerintah resmi mengumumkan daftar bantuan sosial (bansos) yang akan diperpanjang, sekaligus merilis daftar bantuan favorit yang resmi dihentikan per Januari ini karena transisi sistem data baru bernama DTSEN.
Perubahan skema ini berdampak langsung pada jadwal cair PKH Tahap 1 serta nasib KPM usia produktif yang kini tidak lagi diprioritaskan untuk menerima bantuan tunai bulanan.
Berikut rincian lengkapnya, dikutip dari channel YouTube Klik Bansos.
Pemerintah memutuskan untuk menyetop beberapa bantuan tambahan yang sebelumnya sangat diandalkan masyarakat.
Alasan utamanya adalah kondisi ekonomi nasional yang dinilai sudah stabil. Bantuan yang tidak lagi cair di tahun 2026 antara lain:
- Bantuan Pangan Beras 10 kg per bulan.
- BLT El Nino/Kesra senilai Rp900.000.
- Bantuan Penebalan Modal Rp400.000.
Ada kebijakan pahit-manis bagi KPM yang berusia di bawah 40 tahun. Pemerintah kini mendorong kelompok ini untuk Graduasi Mandiri (keluar dari kepesertaan bansos reguler).
Sebagai gantinya, mereka tidak akan diberikan uang tunai konsumtif bulanan, melainkan dialihkan ke program PENA (Pahlawan Ekonomi Nusantara).
Program PENA adalah insentif modal usaha berupa barang/peralatan hingga Rp5 juta, bertujuan agar KPM usia produktif memiliki kemandirian ekonomi melalui pelatihan dan modal usaha, bukan bergantung pada bantuan tunai.
Meski ada yang dihapus, beberapa bantuan reguler dipastikan tetap masuk ke kantong masyarakat dengan rincian:
- PKH dan BPNT: Tetap dilanjutkan untuk 28,3 juta keluarga, namun pencairan Tahap 1 kemungkinan mundur ke Februari 2026.
- Program Indonesia Pintar (PIP): Cair hingga Rp1,8 juta untuk tingkat SMA.
- Bansos Atensi Yapi (Yatim Piatu): Cair Rp200.000 per bulan (total Rp600.000 per tahap).
- BLT Dana Desa: Rp300.000 per bulan bagi warga miskin ekstrem di pedesaan.
- Bansos Permakanan: Integrasi dengan program Makan Bergizi Gratis untuk lansia dan disabilitas.
Mulai Januari 2026, pemerintah menggunakan DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional).
Sistem ini bekerja secara otomatis; jika seorang KPM terdeteksi memiliki penghasilan di atas ambang batas atau sudah mampu secara ekonomi di database nasional, maka bantuan akan otomatis terhenti tanpa pemberitahuan manual.
Penting! keterlambatan pencairan di bulan Januari disebabkan oleh fokus pemerintah yang masih menyelesaikan penyaluran Bansos Susulan Tahap 4 Alokasi 2025 yang belum sempat tersalurkan di akhir tahun lalu.
KPM diminta untuk bersabar dan rutin mengecek status melalui laman resmi pemerintah.***
Editor : Eli Kustiyawati