RADAR BOGOR - Memasuki awal Januari 2026, pemerintah melalui Kementerian Sosial mulai menata kembali berbagai proses penyaluran bantuan sosial (bansos) PKH dan BPNT, baik untuk penyelesaian bantuan tahun sebelumnya maupun persiapan tahap pertama tahun anggaran baru.
Periode 5 hingga 10 Januari menjadi fase penting karena berkaitan langsung dengan pendaftaran penerima baru, perbaikan data KPM lama, distribusi KKS peralihan, hingga kepastian jadwal pencairan bansos PKH BPNT.
Berikut lima informasi penting yang perlu dipahami masyarakat agar tidak tertinggal dalam proses bansos PKH BPNT melansir dari kanal Klik Bansos.
1. Kesempatan bagi masyarakat yang belum pernah menerima bansos
Awal Januari, khususnya tanggal 1 sampai 10, menjadi waktu strategis bagi masyarakat yang selama ini belum pernah menerima bantuan sosial untuk mengajukan diri sebagai calon penerima.
Pada rentang waktu ini, data yang masuk akan lebih cepat masuk ke tahapan verifikasi dan validasi untuk diproses pada bulan berikutnya.
Pengajuan dapat dilakukan secara mandiri melalui aplikasi resmi Cek Bansos milik Kementerian Sosial atau dengan mendatangi operator desa dan kelurahan setempat.
Setelah pendaftaran, data calon penerima akan dibahas dalam musyawarah desa atau kelurahan sebagai bagian dari mekanisme penetapan kelayakan. Oleh karena itu, kelengkapan data dan kejujuran kondisi ekonomi menjadi faktor penentu.
2. Solusi bagi KPM yang terhapus karena masuk desil 6-10
Sejumlah KPM mendapati status bantuannya berhenti karena sistem menilai mereka berada pada kelompok desil 6 hingga 10, yang dianggap sudah tidak memenuhi kriteria penerima.
Kondisi ini masih dapat disanggah apabila tidak sesuai dengan keadaan ekonomi riil di lapangan. Masyarakat dapat memanfaatkan fitur sanggah atau pembaruan data di aplikasi Cek Bansos pada periode 1-10 Januari.
Data sanggahan yang masuk akan dijadwalkan untuk survei ulang atau ground checking pada bulan berikutnya.
Selain faktor desil, penghentian bantuan juga kerap disebabkan oleh ketidaksinkronan NIK dengan data Dukcapil atau karena nama belum tercatat dalam DTKS, sehingga pembaruan data administrasi menjadi sangat penting.
3. KPM peralihan dari PT Pos yang belum menerima KKS
Dalam proses peralihan penyaluran dari PT Pos ke bank Himbara, masih terdapat KPM yang belum menerima Kartu Keluarga Sejahtera.
Bagi kelompok ini, langkah utama yang disarankan adalah berkoordinasi dengan pendamping sosial untuk mengecek status kepesertaan melalui SIKS-NG.
Apabila status tercatat “belum terdistribusi” atau “gagal burekol”, maka KPM diminta bersabar karena proses migrasi data dilakukan secara bertahap dan melibatkan jumlah penerima yang sangat besar.
Distribusi kartu juga menyesuaikan kesiapan operasional di masing-masing wilayah, sehingga undangan pengambilan KKS biasanya dilakukan secara kolektif melalui desa atau pendamping sosial.
4. PKH dan BPNT tahap 4 tahun 2025 yang belum cair
Kabar baik bagi KPM yang hingga akhir 2025 belum menerima bantuan tahap 4, karena penyaluran susulan masih dilanjutkan pada Januari 2026.
Untuk bantuan BPNT, sebagian besar status sudah masuk tahap Standing Instruction, yang menandakan dana siap diproses ke rekening penerima.
Dalam kondisi normal, dana dapat masuk dalam rentang satu hingga tujuh hari setelah status tersebut aktif, dengan target sebelum tanggal 10 Januari.
KPM disarankan rutin memantau saldo rekening dan tetap berkoordinasi dengan pendamping apabila terjadi keterlambatan di luar rentang waktu tersebut.
5. Gambaran jadwal pencairan PKH dan BPNT tahap 1 tahun 2026
Pada awal Januari, fokus pemerintah masih tertuju pada penyelesaian penyaluran bantuan tahun sebelumnya serta distribusi KKS peralihan.
Proses untuk tahap pertama tahun 2026 diperkirakan mulai bergerak pada minggu ketiga hingga keempat Januari, ditandai dengan verifikasi data dan rekening.
Memasuki awal Februari, status berhasil cek rekening diproyeksikan mulai muncul, kemudian dilanjutkan dengan penerbitan SPM dan SP2D pada pertengahan Februari.
Dengan alur tersebut, pencairan dana PKH dan BPNT tahap 1 tahun 2026 diprediksi mulai diterima KPM pada pertengahan Februari, sepanjang tidak ada kendala data maupun administrasi.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga