RADAR BOGOR - Kabar terbaru mengenai Bantuan Pangan Non Tunai kembali menjadi perhatian masyarakat di awal Januari 2026, terutama terkait isu pencairan bansos BPNT tahap susulan serta kepastian kelanjutan bantuan tambahan atau penebalan di tahun anggaran yang baru.
Informasi ini penting untuk dipahami secara utuh agar Keluarga Penerima Manfaat tidak terjebak kabar keliru yang beredar luas di media sosial.
1. Klarifikasi Pencairan BPNT Tahap Susulan Alokasi Oktober hingga Desember
Dalam beberapa hari terakhir, muncul kabar yang menyebutkan bahwa bansos BPNT tahap susulan senilai total Rp600.000 untuk alokasi Oktober, November, dan Desember telah mulai masuk ke rekening KKS, khususnya bagi pemegang kartu lama.
Dilansir dari kanal Cek Bansos, setelah dilakukan penelusuran di lapangan per 5 Januari 2026, informasi tersebut dipastikan belum sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Pendamping sosial maupun pihak bank penyalur seperti BSI, Mandiri, BRI, dan BNI belum melakukan penyaluran dana BPNT susulan tersebut.
Meski di sistem SIKS-NG sebagian KPM sudah melihat keterangan SI atau Standing Instruction, hal itu masih merupakan tahapan administrasi dan belum menandakan dana siap dicairkan.
Pengecekan saldo yang dilakukan pada hari yang sama juga menunjukkan belum adanya dana masuk, sehingga KPM diimbau untuk bersabar dan menunggu pemberitahuan resmi agar tidak mengalami kekecewaan akibat informasi yang belum valid.
2. Makna Status Standing Instruction bagi KPM BPNT
Munculnya status Standing Instruction di SIKS-NG sering disalahartikan sebagai tanda dana sudah cair.
Padahal, status tersebut menandakan bahwa proses penyaluran sedang dipersiapkan dan belum sampai pada tahap pengkreditan ke rekening penerima.
Artinya, meskipun secara sistem sudah tercatat, pencairan masih menunggu proses lanjutan dari bank penyalur dan pemerintah.
Oleh karena itu, KPM disarankan tidak terburu-buru melakukan pengecekan ke ATM hingga ada kepastian resmi bahwa dana benar-benar telah disalurkan.
3. Kepastian Penebalan Bansos Non-tunai Berlanjut di Tahun 2026
Di tengah belum cairnya BPNT tahap susulan, terdapat kabar positif bagi masyarakat penerima bantuan.
Pemerintah memastikan program penebalan bantuan sosial non-tunai tetap berlanjut pada tahun 2026, khususnya dalam bentuk bantuan pangan beras.
Program ini menyasar sekitar 18 juta Keluarga Penerima Manfaat di seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan dan daya beli masyarakat.
4. Skema dan Jumlah Bantuan Beras yang Disalurkan
Dalam pelaksanaannya, pemerintah menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan total 720.000 ton beras sebagai bantuan pangan kepada KPM selama periode empat bulan.
Jika dihitung secara merata, setiap penerima akan mendapatkan total 40 kilogram beras, atau setara 10 kilogram per bulan selama empat bulan.
Selain itu, Bulog juga mendapat penugasan tambahan untuk menyalurkan sekitar 1,5 juta ton beras SPHP melalui program gerakan pangan murah guna menjaga stabilitas harga di tingkat masyarakat.
5. Jadwal Penyaluran dan Imbauan untuk Masyarakat
Meski telah dipastikan masuk dalam program tahun 2026, jadwal bulan penyaluran bantuan beras tersebut belum diumumkan secara rinci.
Pemerintah akan menyampaikan informasi lanjutan apabila waktu distribusi sudah ditetapkan.
Masyarakat penerima diharapkan tetap mengikuti informasi resmi dari pendamping sosial dan instansi terkait, serta tidak mudah percaya pada kabar yang tidak memiliki dasar jelas, termasuk isu-isu sensasional yang sering disandingkan dengan topik lain seperti game online terlarang demi menarik perhatian.***
Editor : Eli Kustiyawati