RADAR BOGOR - Verifikasi data bantuan sosial (bansos) awal 2026 bagi sejumlah KPM terdeteksi berstatus exclude atau tidak layak bantu akibat NIK terindikasi aktivitas game online terlarang.
Di sisi lain, angin segar mulai berhembus bagi pemegang kartu KKS yang menanti dana BPNT tahap 4 senilai Rp600.000, menyusul munculnya instruksi bayar pada Senin, 5 Januari 2026.
Sehubungan dengan peringatan terkait keamanan data pribadi KPM, banyak kasus bansos terhenti karena NIK pemilik kartu KKS terdeteksi melakukan top-up aplikasi game online terlarang lewat dompet digital seperti Dana, ShopeePay, atau GoPay.
Melansir dari kanal YouTube Pendamping Sosial, penyebab utamanya seringkali bukan KPM yang bermain, melainkan anggota keluarga atau kerabat yang meminjam akun dompet digital untuk transaksi mencurigakan.
Sistem SIKS-NG akan otomatis mencoret nama Anda dari daftar penerima (status exclude) karena dianggap memiliki dana untuk aktivitas non-kebutuhan pokok.
Kabar gembira datang dari wilayah Aceh dan sekitarnya, per 4 Januari 2026, pemegang kartu KKS Bank BSI terpantau sudah mulai mencairkan dana BPNT susulan (alokasi Oktober-Desember) sebesar Rp600.000.
Proses ini menjadi pembuka bagi ribuan KPM lainnya yang bantuannya sempat tertunda di akhir tahun lalu.
Teruntuk KPM di luar Bank BSI, jangan berkecil hati, update sistem SIKS-NG pada Senin, 5 Januari 2026, menunjukkan status Bank BRI, BNI, dan Mandiri sudah mencapai tahap SI.
Pemerintah telah memerintahkan bank untuk segera mentransfer dana ke rekening masing-masing KPM. Dana diprediksi akan mendarat di rekening dalam kurun waktu 1 hingga 4 hari kerja. Disarankan melakukan pengecekan via mobile banking untuk menghindari kerumunan di mesin ATM.
Kriteria penerima manfaat diperketat berdasarkan tingkat kesejahteraan (desil). Jika bantuan Anda tetap tidak cair meski status SI sudah muncul, pastikan Anda masuk dalam kategori berikut:
- PKH: Prioritas bagi warga di Desil 1 sampai dengan 4.
- BPNT (Sembako): Prioritas bagi warga di Desil 1 sampai dengan 5.
- Desil 6-10: Secara otomatis dianggap mampu secara ekonomi dan berisiko dicoret dari kepesertaan.
Bagi KPM yang memiliki saldo sisa di Desember 2025 tetapi belum sempat ditarik, segera hubungi petugas sosial desa. Ada kemungkinan akses transaksi dibuka kembali selama 3 hari bagi bantuan yang sempat terkunci di akhir tahun 2025 agar dana tersebut tidak hangus kembali ke kas negara.***
Editor : Eka Rahmawati