RADAR BOGOR - Memasuki awal 2026, keberlanjutan jaring pengaman sosial bagi masyarakat prasejahtera dilanjutkan. Meski beberapa bantuan sosial (bansos) reguler dipastikan tetap mengisi saldo rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM), terdapat perubahan skema dan penghentian beberapa jenis bantuan tambahan.
Mengutip kanal YouTube Diary Bansos, terdapat empat program utama yang menjadi pilar bantuan sosial (bansos) tahun 2026, fokus utama masih tertuju pada kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan:
- PBI JKN (Bantuan Iuran Kesehatan): Lebih dari 90 juta jiwa tetap mendapatkan akses kesehatan gratis. Penting diingat, bantuan ini tidak bisa diuangkan melainkan dalam bentuk layanan kesehatan.
- Program Indonesia Pintar (PIP): Bantuan subsidi pendidikan bagi siswa sekolah, pencairan tahun ini akan berbasis pada SK Nominasi dan SK Pemberian terbaru tahun anggaran 2026.
- Program Keluarga Harapan (PKH): Menargetkan 10 juta KPM, bantuan ini tetap menjadi primadona, tetapi pemerintah melakukan proses rolling atau pergantian penerima secara berkala.
- BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai): Bantuan sembako untuk 18,8 juta KPM tetap disalurkan melalui kartu KKS.
KPM perlu mencatat bahwa beberapa bantuan yang cair di akhir tahun 2025 bersifat insidental atau tambahan karena faktor tertentu (seperti El Nino atau penebalan bantuan). Berikut adalah daftar bantuan yang telah tuntas dan belum ada instruksi perpanjangan di 2026:
- BLTS Kesra/BLT El Nino: Bantuan tunai sebesar Rp900.000 yang disalurkan akhir tahun lalu kini telah berakhir.
- Penebalan BPNT: Tambahan dana Rp400.000 yang sempat cair di luar bantuan reguler juga tidak dijadwalkan kembali.
- Bantuan Pangan Beras 10 Kg: Program pembagian beras gratis beserta minyak goreng telah mencapai batas waktu penyaluran per akhir 2025.
Penyaluran bansos kini lebih diperketat khususnya terkait pemutakhiran data, ada dua alasan utama mengapa nama Anda mungkin hilang dari daftar penerima tahun ini:
1. Graduasi Alamiah: KPM yang sudah menerima bantuan lebih dari 5 tahun menjadi sasaran evaluasi ketat agar bantuan bisa dialihkan kepada warga lain yang lebih membutuhkan.
2. Verifikasi Listrik: Penggunaan daya listrik dan profil kepemilikan barang elektronik di rumah kini menjadi indikator kenaikan tingkat kesejahteraan (desil) yang bisa membatalkan bantuan.
Bagi KPM yang mengalami masalah teknis seperti memiliki kartu KKS fisik tetapi status di SIKS-NG tertulis Exclude KKS tidak terdistribusi, pendamping sosial saat ini sedang melakukan perekapan data besar-besaran untuk dilaporkan kembali ke Kementerian Sosial.
Editor : Eka Rahmawati