RADAR BOGOR - Memasuki awal Januari 2026, banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mempertanyakan kelanjutan pencairan bansos jenis Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap 4 tahun 2025 yang hingga akhir Desember belum diterima.
Pertanyaan utamanya, apakah bansos BPNT tahap akhir 2025 masih berpeluang cair secara susulan di Januari atau Februari 2026?
BPNT merupakan program bantuan sosial (bansos) pemerintah yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu dengan nominal Rp200.000 per bulan.
Sepanjang 2025, penyaluran BPNT dibagi menjadi empat tahap, dengan tahap 4 mencakup periode Oktober–Desember dan total bantuan mencapai Rp600.000 apabila dicairkan sekaligus.
Dilansir dari YouTube Info Bansos, berdasarkan data yang beredar, sebagian KPM masih berstatus “berhasil cek rekening” di sistem SIKS-NG atau 6G, sementara sebagian kecil lainnya sudah menunjukkan keterangan selesai.
Status ini memicu spekulasi apakah masih ada perubahan menuju tahap SPM atau SI sebagai tanda pencairan.
Jika berkaca pada pengalaman tahun-tahun sebelumnya, pencairan susulan memang pernah terjadi.
Pada peralihan tahun 2023 ke 2024, BPNT sempat dicairkan secara rapelan di Januari akibat keterlambatan teknis dan proses sinkronisasi data.
Pola serupa juga terjadi di akhir 2024, bahkan BPNT tahap akhir 2024 masih sempat cair pada Januari 2025.
Namun demikian, pola tersebut tidak otomatis berlaku pada 2026. Hingga 5 Januari 2026, belum ada pernyataan resmi dari Kementerian Sosial terkait pencairan susulan BPNT tahap 4 2025.
Semua informasi yang beredar masih bersifat prediksi berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya.
Pemerintah bisa saja menutup buku anggaran 2025 sepenuhnya di akhir Desember.
Selain itu, pembaruan data DTKS juga berpotensi memengaruhi status KPM. Jika dinilai sudah tidak memenuhi kriteria, bantuan dapat dihentikan.
Bagi KPM yang masih berstatus proses atau cek rekening, disarankan untuk rutin memantau saldo KKS dan status di sistem resmi.
Namun, masyarakat juga diimbau untuk tidak berharap berlebihan hingga ada kepastian kebijakan dari pemerintah pusat.***
Editor : Eli Kustiyawati