RADAR BOGOR - Setelah berbulan-bulan dinanti dan menimbulkan banyak pertanyaan di tengah masyarakat, bantuan sosial (bansos) BPNT tahap keempat tahun 2025 akhirnya mulai menunjukkan titik terang.
Meski seharusnya cair pada Desember 2025, kenyataannya pencairan bantuan tersebut justru bergeser hingga Januari 2026, sebuah kondisi yang belum pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya.
Kabar baik ini pertama kali dirasakan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pemegang Kartu KKS Bank BSI, khususnya di wilayah Aceh dan sekitarnya.
Dilansir dari kanal YouTube Pendamping sosial, berdasarkan laporan pada 4 Januari 2026 lalu bantuan BPNT tahap 4 senilai Rp600.000 sudah berhasil ditarik oleh sejumlah penerima.
Baca Juga: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Ungkap Beban APBD Provinsi Jabar Sangat Berat, Biayai Bandara Kertajati Rp100 Miliar hingga Bayar Tunggakan BPJS
Hal ini menjadi sinyal kuat bahwa pencairan bantuan memang masih berlanjut meskipun telah melewati tahun anggaran.
Sementara itu, bagi KPM pengguna KKS dari bank Himbara lain seperti BRI, BNI, dan Mandiri, proses pencairan masih berada dalam tahap transisi.
Update terbaru menunjukkan bahwa di sistem SKNG atau SIKS-NG telah muncul keterangan “SI” (Standing Instruction).
Dalam pengalaman tahun-tahun sebelumnya, status SI biasanya menjadi pertanda bahwa dana bantuan akan segera masuk ke rekening KPM dalam waktu singkat.
Baca Juga: Soal Gaji ASN Jabar, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Sebut Sudah Dibayarkan, Tegaskan Kas Daerah Tidak Kosong
Namun demikian, hingga tanggal 5 Januari 2026, masih banyak KPM yang mendapati saldo KKS mereka kosong meski status SI sudah muncul.
Masyarakat diimbau tidak panik dan tidak terburu-buru melakukan pengecekan langsung ke ATM. Disarankan untuk menunggu sekitar 1–2 hari kerja, atau maksimal 4 hari kerja, karena proses pemindahbukuan masih berjalan secara bertahap.
Menariknya, sistem juga masih menampilkan status final closing PKH dan BPNT periode Oktober–Desember 2025, yang menandakan bahwa proses pencairan bantuan tahap 4 belum ditutup sepenuhnya.
Artinya, masih ada peluang besar bagi KPM yang belum menerima bantuan untuk mendapatkan haknya di bulan Januari ini. Namun, tidak semua keterlambatan berakhir dengan pencairan.
Baca Juga: Penjual Telur Ini Tak Bekerja Usai Kasus Intimidasi Keluarga Kades di Garut Viral, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi: Gak Usah Takut, Dagang Lagi Aja
Ada dua kemungkinan yang perlu dipahami KPM. Pertama, bantuan sebenarnya sudah masuk pada akhir Desember 2025, tetapi tidak segera ditarik sehingga dana tersebut ditarik kembali ke kas negara.
Kedua, bantuan memang belum cair dan masih dalam proses, sehingga KPM hanya perlu menunggu.
Yang perlu diwaspadai adalah status “exclude” atau “exluded” pada data KPM.
Status ini menandakan bahwa penerima sudah tidak lagi memenuhi syarat bantuan sosial.
Penyebabnya beragam, mulai dari peningkatan kondisi ekonomi hingga masuk ke desil 6–10, yang kini tidak lagi menjadi prioritas penerima bansos.
Selain itu, pemerintah juga memperketat pengawasan terhadap indikasi game online terlarang.
Baca Juga: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Terbitkan Surat Edaran: Bupati, Wali Kota, hingga Kades Harus Terbuka, Wajib Publikasikan Anggaran di Media Sosial
Banyak kasus KPM yang datanya terdeteksi bermasalah bukan karena dirinya sendiri, melainkan akibat NIK digunakan oleh anggota keluarga untuk mendaftar atau melakukan transaksi di akun dompet digital seperti Dana, GoPay, atau ShopeePay.
Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk menjaga data pribadi dengan ketat, khususnya NIK dan akun dompet digital.
Kesalahan seperti meminjamkan akun kepada kerabat bisa berujung pada pencoretan dari daftar penerima bantuan.
Dengan mulai cairnya BPNT tahap 4 di Bank BSI dan munculnya status SI di bank lainnya, harapan KPM kembali menyala.
Proses pencairan masih berjalan dan meminta masyarakat tetap bersabar serta aktif berkoordinasi dengan pendamping atau petugas setempat.