RADAR BOGOR – Di tengah penantian pencairan BPNT tahap susulan, pemerintah membawa kabar menggembirakan bagi jutaan masyarakat penerima bantuan sosial (bansos).
Program penebalan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) dipastikan akan berlanjut pada tahun 2026, dengan jumlah penerima mencapai 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Dilansir dari kanal YouTube Cek Bansos, program penebalan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga keterjangkauan harga pangan serta memperkuat ketahanan pangan nasional.
Dalam pelaksanaannya, Perum Bulog akan menyalurkan beras bantuan pangan sebanyak 720 ribu ton untuk alokasi selama empat bulan kepada 18 juta penerima.
Selain itu, Bulog juga mendapatkan mandat untuk menyalurkan beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) sebanyak 1,5 juta ton melalui program Gerakan Pangan Murah dan jaringan pengecer di seluruh Indonesia.
Meski jadwal pasti penyaluran belum diumumkan secara rinci, sinyal keberlanjutan program ini disambut antusias oleh masyarakat.
Pasalnya, bantuan beras selama ini dinilai sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga, terutama di tengah fluktuasi harga pangan.
Program penebalan bansos nontunai ini sebelumnya terbukti mampu menekan beban pengeluaran masyarakat rentan.
Dengan dilanjutkannya program pada 2026, pemerintah berharap daya beli masyarakat tetap terjaga sekaligus mencegah lonjakan harga beras di tingkat konsumen.
Pemerintah menegaskan bahwa pelaksanaan program akan dilakukan secara bertahap dan terkoordinasi dengan melibatkan Kementerian Sosial, Badan Pangan Nasional, serta Perum Bulog.
Penyaluran akan dilakukan berdasarkan data yang telah diverifikasi agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Bagi para KPM, pemerintah mengimbau agar tetap bersabar menunggu pengumuman resmi terkait jadwal penyaluran.
Informasi detail mengenai bulan alokasi dan mekanisme distribusi akan disampaikan secara terbuka setelah seluruh persiapan teknis rampung.
Dengan berlanjutnya penebalan bansos nontunai pada tahun 2026, harapan baru pun muncul bagi jutaan keluarga di Indonesia.
Program ini tidak hanya menjadi bantalan sosial, tetapi juga wujud komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan dan kesejahteraan masyarakat.***
Editor : Eli Kustiyawati