RADAR BOGOR - Memasuki Januari 2026, pencairan bantuan sosial (bansos) PKH dan BPNT tahap 4 masih belum diterima oleh sebagian Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran, terutama ketika status kepesertaan di aplikasi cek bansos berubah dari “Ya” menjadi “Tidak”.
Perubahan tersebut kerap disalahartikan sebagai pencoretan penerima, padahal dalam banyak kasus hanya merupakan dampak pembaruan sistem dan sinkronisasi data di masa transisi anggaran.
Status kepesertaan yang tampil di aplikasi publik bukan satu-satunya acuan, data yang paling menentukan berada di sistem SIKS-NG yang dikelola pendamping sosial.
Dilansir dari kanal Cek Bansos Hari Ini, selama di sistem tersebut masih tercatat berhasil cek rekening, maka bantuan belum dibatalkan dan masih berstatus saldo susulan yang menunggu proses pencairan.
Perubahan status sementara dapat terjadi karena penutupan anggaran 2025 dan penyesuaian data bansos tahun 2026.
Keterlambatan pencairan juga dipengaruhi oleh proses di bank Himbara seperti BRI, BNI, dan Mandiri yang harus menyelesaikan jutaan transaksi bantuan sosial (bansos) secara bertahap.
Penyaluran dana dilakukan melalui sistem antrean, sehingga tidak semua KPM menerima bantuan dalam waktu bersamaan meskipun datanya sudah dinyatakan valid.
KPM disarankan untuk mengecek saldo melalui mobile banking agar lebih praktis. Jika saldo masih belum masuk, langkah yang perlu dilakukan adalah menghubungi operator desa atau pendamping sosial untuk meminta pengecekan melalui menu evaluasi di SIKS-NG.
Dari sana dapat diketahui apakah terdapat kendala teknis seperti rekening tidak terbaca atau anomali data yang bisa segera diperbaiki di tingkat desa.
Fokus utama saat ini adalah mengawal pencairan bantuan tahap 4 yang tertunda agar hak KPM tidak hilang. KPM diimbau tetap tenang, tidak terpancing informasi yang belum pasti, tetapi tetap aktif memastikan data bantuan mereka aman dan dalam proses pencairan.
Editor : Eka Rahmawati