RADAR BOGOR - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial dan kementerian terkait memastikan kelanjutan berbagai program bantuan sosial (Bansos) untuk tahun anggaran 2026.
Dengan total anggaran mencapai Rp508,2 triliun, sejumlah bantuan prioritas dijadwalkan mulai disalurkan kepada jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mulai awal Januari 2026.
Dilansir dari YouTube Info Bansos, berikut adalah rincian bantuan sosial yang akan cair dan jadwal penyalurannya:
1. Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap 1 PKH tetap menjadi andalan dengan target 10 juta KPM.
Penyaluran tahap pertama diproyeksikan berlangsung antara Januari hingga Maret 2026 melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Nominal bantuan bervariasi:
• Ibu Hamil: Rp750.000/tahap.
• Anak SD: Rp225.000/tahap.
• Lansia: Rp600.000/tahap.
2. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) / Program Sembako Bantuan ini menyasar 18,3 juta penerima dengan nilai Rp200.000 per bulan.
Untuk tahap pertama (Januari-Maret), KPM diprediksi akan menerima akumulasi bantuan sebesar Rp600.000.
3.KIP Kuliah (Bantuan Terbesar) Berdasarkan informasi dari saluran YouTube tersebut, bantuan KIP Kuliah untuk mahasiswa memiliki nominal yang sangat membantu, yakni mencapai Rp800.000 hingga Rp1,4 juta per bulan, tergantung pada wilayah kampus.
Bantuan ini diberikan secara berkelanjutan hingga semester 8.
4. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan menjalankan program MBG secara serentak mulai 8 Januari 2026.
Program ini menyasar 55,1 juta penerima, termasuk ibu hamil, menyusui, dan anak sekolah guna menekan angka stunting.
5. BLT Dana Desa Bagi masyarakat di pedesaan, BLT Dana Desa juga mulai disalurkan pada Januari 2026 dengan nilai Rp300.000 per bulan.
Beberapa daerah dilaporkan sudah mulai mencairkan bantuan ini sejak 5 Januari.
6. Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) Pemerintah juga melanjutkan subsidi iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp42.000 per orang setiap bulannya untuk memastikan akses kesehatan gratis bagi keluarga tidak mampu.
Pemerintah mengimbau agar para KPM memegang sendiri kartu KKS mereka untuk menghindari potongan dari pihak tidak bertanggung jawab dan terus memantau status kepesertaan melalui sistem DTKS. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim