RADAR BOGOR - Perpanjangan pencairan bansos Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap keempat menjadi kabar yang paling dinanti Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di awal tahun 2026.
Setelah sempat dinyatakan berakhir pada Desember 2025, pemerintah memastikan bahwa bansos BPNT susulan tahap 4 masih dicairkan hingga Januari 2026 ke KPM dengan nominal Rp600.000.
Melansir YouTube Kabar Bansos, hasil pengecekan saldo bansos BPNT di KKS Merah Putih di berbagai wilayah yang menunjukkan dana bantuan sudah mulai masuk ke rekening KPM.
Menariknya, pencairan BPNT kali ini tidak diumumkan secara serentak.
Banyak KPM yang baru mengetahui bantuannya cair setelah melakukan pengecekan saldo secara mandiri.
Kondisi ini membuat pendamping sosial mengimbau KPM untuk lebih aktif memantau status bantuan.
Dilansir dari kanal YouTube Kabar Bansos, pada tanggal 7 Januari 2026, sejumlah wilayah telah melaporkan pencairan, khususnya untuk:
• Aceh dengan bank penyalur BSI
• Lombok dengan bank penyalur BRI
• Dana Rp600.000 tersebut merupakan akumulasi bantuan BPNT alokasi Oktober–Desember 2025.
Belum Cair Bukan Berarti Tidak Dapat
Bagi KPM yang hingga kini belum menerima bantuan, pemerintah menegaskan bahwa proses pencairan belum selesai.
Beberapa bank penyalur, seperti Bank Mandiri, masih dalam tahap penyaluran dan diperkirakan menyusul dalam waktu dekat.
KPM disarankan untuk:
• Mengecek status di aplikasi SIKS-NG
• Menghubungi pendamping PKH
• Bertanya langsung ke operator desa
Status bantuan yang sudah berubah menjadi “SI” menandakan bahwa bantuan sedang dalam proses akhir dan segera cair.
Kabar Tambahan: Beras 10 Kg Kembali Dibagikan
Selain bantuan tunai, pemerintah kembali melanjutkan bantuan pangan berupa beras 10 kg untuk KPM BPNT.
Bantuan ini akan disalurkan setiap bulan selama empat bulan, menyasar seluruh KPM BPNT di Indonesia.
Program ini menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli dan kebutuhan pokok masyarakat kurang mampu di tengah kondisi ekonomi yang masih berfluktuasi.
PKH da BPNT Tahap 1 Masih Proses, KPM Diminta Bersiap
Sementara itu, penyaluran PKH dan BPNT tahap 1 tahun anggaran 2026 masih menunggu rampungnya proses validasi data.
Pemerintah tengah melakukan pembaruan data besar-besaran yang berpotensi menyebabkan graduasi KPM lama dan penambahan KPM baru.
Masyarakat yang merasa layak namun belum terdaftar diharapkan memastikan data kependudukan dan kondisi ekonomi tercatat dengan benar melalui desa atau pendamping sosial.
Isu pencairan tahap 1 di akhir Januari 2026 masih bersifat harapan.
Pemerintah meminta KPM untuk bersabar dan tetap memantau informasi resmi.
Pesan Penting untuk KPM
Pemerintah kembali mengingatkan bahwa Kartu KKS Merah Putih wajib dipegang sendiri oleh KPM, karena fungsinya setara dengan kartu ATM.
Penitipan kartu berisiko menimbulkan penyalahgunaan dan kendala saat pencairan.
Dengan berlanjutnya BPNT tahap 4 dan persiapan PKH-BPNT tahap 1, awal tahun 2026 menjadi momen penting bagi KPM untuk lebih aktif, teliti, dan siap menghadapi pembaruan data bantuan sosial.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga