RADAR BOGOR - Kementerian Sosial (Kemensos) telah menginvestigasi selama beberapa bulan terkait bansos Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai (PKH BPNT).
Hasil investigasi menunjukkan, dana bansos tidak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
Bahkan, ada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menggunakan bansos untuk permainan terlarang dan membeli kebutuhan yang tidak disarankan oleh Kemensos.
Terkait hal tersebut, seharusnya KPM memanfaatkan bansos sebaik-baiknya karena akan ada tim investigasi, bisa jadi pendamping sosial yang akan ditugaskan.
Kemensos akan langsung memberhentikan KPM yang menggunakan dana bansos untuk membeli kebutuhan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
Oleh karena itu, KPM harus memanfaatkan bansos dengan baik karena masih banyak penerima manfaat yang sangat menginginkan bantuan.
Saat ini, pengawasan bansos sangat ketat semenjak menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
KPM akan terlihat penggunaan dana bansos karena sudah terekam dalam sistem dan sudah bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Akibatnya, jumlah uang yang dikeluarkan KPM sudah terdeteksi. Sehingga, KPM harus berhati-hati terkait hal tersebut.
Sementara itu, setiap awal tahun terjadi sinkronisasi data anggaran pusat yang menyebabkan status pencairan bansos berubah.
Namun, selama data KPM di Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS NG) pendamping masih berstatus berhasil cek rekening, maka harapan bansos cair masih sangat besar.
Jika KPM menghadapi masalah, sebaiknya hubungi operator desa untuk pencairan susulan melalui bank himbara yakni BRI, BNI, dan Mandiri.
Untuk saat ini bank sedang mengejar laporan akhir tahun yang sempat tertunda karena masa tutup buku.
Sehingga, proses transfer saldo susulan biasanya dilakukan secara bertahap. Oleh karenanya, KPM bisa memantau pencairan bansos melalui aplikasi online.
Editor : Siti Dewi Yanti