RADAR BOGOR – Pemerintah mempercepat penyelesaian penyaluran sejumlah bantuan sosial (bansos) yang sempat tertunda di akhir tahun lalu.
Rabu, 7 Januari 2026, sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melaporkan adanya saldo masuk hingga Rp600.000 untuk komponen BPNT dan PKH susulan melalui Kartu KKS Bank BNI dan BSI.
Pencairan ini merupakan bagian dari sisa anggaran tahun 2025 yang harus segera dituntaskan pada Januari ini sebelum memasuki siklus anggaran baru tahun 2026.
BPNT Tahap 4 Susulan
Mengutip kanal YouTube Pendamping Sosial, berdasarkan data terbaru dari aplikasi SIKS-NG, bantuan BPNT (Program Sembako) alokasi Oktober–Desember 2025 kini berada dalam status Standing Instruction (SI).
Artinya, dana telah diperintahkan untuk ditransfer ke rekening penerima.
KPM pemegang KKS Bank BNI dan Bank BSI terpantau paling awal menerima pencairan sebesar Rp600.000.
Sementara itu, untuk KPM pemegang kartu BRI dan Mandiri, status di sistem sudah menunjukkan cek rekening berhasil dan diprediksi akan menyusul cair dalam hitungan hari pada Januari ini.
Kejutan PKH Validasi by System
Fenomena menarik terjadi pada Januari 2026, di mana banyak penerima BPNT murni tiba-tiba mendapatkan bantuan PKH. Hal ini disebut sebagai PKH Validasi by System.
Penerima bantuan ini merupakan KPM BPNT murni yang memiliki komponen anak sekolah (SD/SMP/SMA), tetapi sebelumnya belum pernah terdaftar sebagai penerima PKH.
Salah satu laporan menunjukkan dana masuk sebesar Rp375.000 untuk komponen anak SD, dengan status pencairan yang telah masuk tahap akhir di sistem.
PIP Termin 3
Selain bantuan pangan, bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) untuk jenjang SD hingga SMA juga mulai disalurkan kembali.
Penyaluran termin ketiga yang seharusnya tuntas pada Desember 2025 ini mulai dicairkan bagi siswa yang telah melakukan aktivasi rekening, namun sempat mengalami keterlambatan transfer.
Meskipun pengumuman pencairan telah disampaikan, tidak semua KPM akan menerima dana tersebut. Berdasarkan informasi, setidaknya terdapat dua kendala utama, yaitu:
• Status Exclude: Nama KPM telah dikeluarkan dari sistem karena dianggap sudah mampu atau data NIK tidak padan.
• Gagal Burekol: Terjadi ketidaksesuaian antara data di bank dengan data di Kementerian Sosial (misalnya perbedaan nama atau gelar), sehingga dana mental kembali.
Segera datangi petugas SIKS-NG di kantor desa atau kelurahan setempat apabila bantuan Anda belum cair.
Tanyakan apakah status Anda terkena Exclude atau Gagal Burekol agar dapat dilakukan perbaikan data secepatnya.***
Editor : Eli Kustiyawati