RADAR BOGOR – Bantuan Sosial (bansos) BPNT yang seharusnya mencakup periode Oktober hingga Desember 2025 ini belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat, bahkan ketika tahun anggaran baru telah berjalan.
Kondisi tersebut menimbulkan banyak pertanyaan, terutama terkait kepastian pencairan dan posisi status bantuan di sistem resmi milik Kementerian Sosial.
Dikutip dari kanal Diary Bansos, keterlambatan pencairan BPNT tahap 4 terjadi secara luas. Tidak hanya dialami oleh penerima BPNT murni, tetapi juga oleh KPM yang terdaftar sebagai penerima BPNT sekaligus PKH.
Padahal, secara waktu, bantuan tahap akhir tahun 2025 seharusnya sudah tuntas sebelum masuk ke penyaluran tahap pertama tahun 2026. Namun, hingga awal Januari, dana tersebut masih belum masuk ke rekening sebagian besar penerima.
Berdasarkan pemantauan pada sistem SIKS-NG, khususnya di menu View DTKS, status BPNT tahap 4 untuk mayoritas KPM masih berada pada tahap “Berhasil Cek Rekening”.
Artinya, data rekening dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sudah terverifikasi dan tercatat di sistem. Nomor rekening serta nomor KKS telah muncul, tetapi kolom nominal bantuan masih kosong.
Kondisi ini menandakan bahwa proses belum mencapai tahapan lanjutan, yaitu penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) hingga Standing Instruction (SI) sebagai tahap akhir sebelum dana benar-benar disalurkan ke rekening penerima.
Secara alur, pencairan BPNT memang tidak dilakukan secara instan. Setelah proses cek rekening dinyatakan berhasil, data masih harus diproses ke tahap SPM dan kemudian SI.
Selama status belum berubah menjadi gagal atau bermasalah, peluang pencairan tetap terbuka.
Oleh karena itu, KPM dengan status “Berhasil Cek Rekening” sebenarnya masih berada dalam jalur yang aman dan valid, meskipun harus menunggu lebih lama dari perkiraan awal.
Harapan pencairan di awal tahun 2026 juga masih cukup besar. Selama data di SIKS-NG belum ditutup dan status bantuan belum final, penyaluran BPNT tahap 4 berpotensi dilakukan secara bertahap.
Namun, waktu pastinya sangat bergantung pada kebijakan dan kesiapan anggaran dari Kementerian Sosial.
Penyaluran bansos perlu disesuaikan dengan proses penyelesaian bantuan tahun 2025 serta persiapan penyaluran tahap pertama tahun 2026 agar tidak terjadi tumpang tindih yang lebih panjang.
Di beberapa daerah, sudah muncul laporan pencairan sebagai sinyal positif. Misalnya, di wilayah Aceh yang menggunakan layanan perbankan BSI, terdapat KPM yang berhasil menerima saldo BPNT senilai Rp600.000 pada awal Januari 2026.
Meski demikian, pencairan ini belum merata dan masih bersifat terbatas. Sementara itu, di daerah lain seperti Banyuwangi, data pendamping sosial menunjukkan bahwa dari ribuan KPM dalam satu kecamatan, baru sekitar ratusan yang statusnya benar-benar mencapai SI. Selebihnya masih tertahan di tahap “Berhasil Cek Rekening”.
Keterlambatan ini diperkirakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dari sisi anggaran, ada kemungkinan terjadi penyesuaian atau prioritas pembiayaan negara di akhir tahun, termasuk untuk kebutuhan mendesak seperti penanganan bencana atau program strategis lainnya.
Selain itu, faktor administratif perbankan juga berperan, terutama terkait distribusi dan aktivasi KKS.
Terdapat kasus di mana KPM sudah menerima kartu baru, tetapi proses aktivasi oleh pihak bank tidak selesai tepat waktu, sehingga status di sistem tercatat bermasalah meskipun kartu fisik sudah di tangan penerima.***
Editor : Eli Kustiyawati